Pengamat: Lonceng Kematian Partai Demokrat di Tangan Yasonna Laoly, Tujuan Akhir 2024

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat politik Saiful Mujani menyoroti kisruh Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Dia tampak prihatin dengan tindakan pengambilan kepengurusan Partai Demokrat hingga pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Kini, menurutnya, nasib Partai Demokrat berada di tangan Menkumham Yasonna Laoly yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca Juga: Mahfud: Pemerintah akan Turun Tangan jika KLB Demokrat Didaftarkan ke Kemenkum HAM

Jika Yasonna mengeluarkan SK kepengurusan untuk Moeldoko hasil KLB, maka kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan sulit mengikuti Pemilu 2024.

"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua partai Demokrat lewat KLB maka selanjutnya tergantung negara, lewat menkumham dari PDIP, Yasona, mengakui hasil KLB itu atau tidak," ujarnya di akun Twitter-nya, @saiful_mujani, sebagaimana dikutip pada Sabtu (6/3/2021).

Sementara dalam beberapa kasus pengambilalihan parpol sebelumnya, Yasonna memenangkan pihak yang menggelar KLB atau yang dituding 'mengambilalih paksa' sebuah parpol.

Terakhir terjadi pada kasus Partai Berkarya dimana Tommy Soeharto hampir saja disingkirkan setelah kubu KLB disahkan oleh Kemkumham.

Beruntung, saat menggugat ke pengadilan, partai Berkarya yang dirintis Tommy berhasil kembali.

Baca Juga: Mahfud: Sampai Saat ini Pengurus Resmi Partai Demokrat Adalah AHY, Putra SBY

Lonceng Kematian Partai Demokrat

Apabila nantinya Yasonna mengakui kepengurusan Demokrat versi Moeldoko, Saiful Mujani menyebut bahwa itu pertanda Partai Demokrat (PD) akan benar-benar mati.

"Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD Ahy, lonceng kematian PD makin kencang," jelas Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu.

Dia menyebut, seandainya Yasonna mensahkan kepengurusan Demokrat versi Moeldoko dan kubu AHY mempermasalahkannya ke pengadilan, hal itu juga bukan perkara mudah.

Sebab, Saiful Mujani menilai akan ada proses panjang meskipun kubu AHY memiliki legalitas sekalipun.

"PD Ahy selanjutnya akan menggugat ke pengadilan, dan ini biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?" jelasnya.

Baca Juga: Andi Mallarangeng Ragu Manufer Moeldoko Rebut Partai Demokrat Tidak Diketahui Presiden Jokowi

Jika Demokrat Dikuasai Moeldoko

Saiful Mujani membayangkan seandainya Partai Demokrat benar-benar dikuasi oleh Moeldoko dan kelompoknya, maka Demokrat tidak akan lagi sebesar ketika dipimpin oleh SBY.

"Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? seperti mantan jendral-jenderal lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dr Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," tandasnya.

"Akibatnya, 2024 Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang, yang hilang di parlemen setelah Wiranto tak lagi mimpin partai itu," sambungnya.

Ia pun menduga, skenario terakhir dari apa yang dilakukan Moeldoko tersebut adalah untuk membunuh Partai Demokrat.

"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi," ungkapnya.

Baca Juga: SBY Serukan Perang, Usai Moeldoko jadi Ketum Versi KLB Demokrat di Deli Serdang