Jokowi Keluarkan Instruksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021. Berdasarkan laporan BKMG, Indonesia akan mengalami fase transisi perubahan musim dari hujan ke kemarau pada Mei 2021.

 

“Kita harus waspada, jangan lengah, saya menerima laporan bahwa karhutla telah mulai terjadi sejak akhir Januari, tadi disampaikan Bapak Menko Polhukam,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (22/2/2021).

 

Dalam intruksi pertamanya terkait karhutla, Jokowi minta upaya pencegahan karhutla diprioritaskan. Sebab, katanya, jika terlambat dicegah lahan kebakaran hutan dan lahan yang diguyur water boombing sebanyak apa pun, sulit dipadamkan.

 

Baca Juga: Tak Ingin Mendulang Malu di ASEAN Summit, Jokowi Instruksikan Pelaku Pembakaran Hutan Ditindak Tegas

 

“Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya di desa kalau ada api kecil harus memberitahukan agar bisa tertangani di depan. Semua harus digerakan untuk melakukan deteksi dini. Monitoring untuk area-area yang rawan hotspot. Dan update informasi setiap hari,” katanya.

 

“Sehingga kondisi harian di lapangan terpantau setiap hari, manfaatkan teknologi dalam system pengawasan. Hati-hati begitu kebakaran meluas, itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan itu angkanya triliun, itu hati-hati belum lagi kerusakan ekosistem ekologi kita,” tambah Jokowi.

 

Kedua, sambung Jokowi, harus dilakukan infrastruktur monitoring sampai ke tingkat bawah. Termasuk dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, dan kepala desa dalam pencegahan karhutla.

 

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Sejak 2016 Tidak Ada Kritik dari Negara Tetangga Karena Karhutla

 

“Beri Pendidikan yang terus menerus kepada perusahaan, korporasi, terutama di daerah-daerah yang cenderung mengalami peningkatan hotspot,” ujarnya.

 

“Ajak tokoh agama, masyarakat, untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya karhutla bagi kesehatan dan dampak ekonomi yang tidak kecil,” tutur Jokowi.

 

Dalam instruksi yang ketiga, Jokowi minta ada solusi yang permanen untuk mencegah karhutla. Sebab, 99 persen karhutla terjadi karena ulah manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan motifnya selalu 1 ekonomi.

 

Baca Juga: Foto Satelit Tunjukkan Kehancuran Akibat Kebakaran Besar di Perbatasan Afghanistan – Iran

 

“Karena saya tau, pembersihan lahan lewat pembakaran itu cara yang murah. Ini sudah harus dimulai edukasi kepada masyarakat dan koorperasi. Ini harus ditata ulang kembali, cari solusi agar koorperasi dan masyarakat tidak membuka lahannya dengan cara membakar,” tegasnya.

 

Selanjutnya dalam pengendalian karhutla, Jokowi menuturkan perlu dilakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Jokowi mengaku, sudah memerintahkan pada badan restorasi gambut dan mangrove untuk fokus memastikan kawasan hidrologi gambut permukaan air tanah tetap terjaga.

 

Baca Juga: Pabrik Pembuat Vaksin Covid-19 Terbesar di Dunia Kebakaran, Tak Ada Korban Jiwa

 

“Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai teknik pembasahan lainnya sehingga yang namanya lahan gambut tetap basah,” imbuhnya.

 

Selain itu, dalam pernyataan di Rakor Pengendalian Karhutla, Jokowi minta pemerintah daerah, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek memastikan penanganan karhutla cepat dilakukan.

 

“Jika diperlukan lakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing, ini sudah sering kita lakukan, tapi kalau bisa jangan sampai, kecil langsung disiram udah mati, didarat aja karena water bombing butuh duit gede, anggaran yang gede, tapi kalau udah terlambat ya mau tidak mau kita pakai itu,” ujarnya.
 

Terakhir, Jokowi minta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompormi.

 

"Saya kira Kapolri udah tahu lah apa yang harus dilakukan di sini karena kita udah pengalaman kemarin-kemarin, sudah melakukan itu. Penegakan hukum yang tegas kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik itu di konsesi milik korporasi milik perusahaan maupun di masyarakat," tutup Jokowi.