Tak Ingin Mendulang Malu di ASEAN Summit, Jokowi Instruksikan Pelaku Pembakaran Hutan Ditindak Tegas

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak ingin mendulang malu di ASEAN Summit karena kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Atas dasar itu, Jokowi minta penegakan hukum tegas dilakukan bagi pelaku-pelaku yang menyebabkan karhutla.

 

“Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi perdata maupun pidana. Jangan sampai kita ini malu di ASEAN Summit, pertemuan negara-negara Asean ada satu dua tiga negara yang membicarakan lagi mengenai ini. Dalam lima tahun ini sudah tidak ada, jangan sampai dibuat ada lagi, saya titip itu, malu kita, dipikir nggak bisa menyelesaikan,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Senin (22/2/2021).

 

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Sejak 2016 Tidak Ada Kritik dari Negara Tetangga Karena Karhutla

 

Jokowi menuturkan penegakan hukum tegas harus diberikan kepada pelaku pembakar hutan dan lahan tanpa kompromi. Mulai dari masyarakat, korporasi, maupun perusahaan.

 

“Saya kira Kapolri udah tahu lah apa yang harus dilakukan di sini karena kita udah pengalaman kemarin,” kata Jokowi.

 

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, dan Kapolres soal aturan main yang sudah disepakati sejak 2016.

 

Baca Juga: Dilantik Jokowi, Ini Nama-nama Dalam Formasi Kepemimpinan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

 

“Kesepakatannya adalah, bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, dan Dandim yang baru aturan mainnya masih tetap sama.  Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya masih sama, belum saya ganti,” kata Jokowi.

 

“Saya kira kita masih inget semuanya, yaitu dicopot, yaitu diganti, jelas,” tambah Jokowi.

 

Dalam rakor pengendalian karhutla, Jokowi menuturkan saat ini Indonesia tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor. Ia minta kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor.

 

Baca Juga: Sembilan Pengurus Ombudsman Dilantik Jokowi, Ini Nama-namanya

 

“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang yang detail, sinergi, semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif,” katanya.

 

Berdasarkan laporan BMKG, kata Jokowi, tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia masih mendapatkan hujan dengan intesitas sedang sampai tinggi hingga bulan April. Setelah itu, puncak kemarau akan terjadi pada Agustus dan September 2021. Ia berharap, prediksi ini membuat waspada dan tidak lengah.

 

“Planningnya disiapkan, organisasinya dicek betul, sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul nanti panas kita sudah siap semua,” perintahnya.

 

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sejak 2016 tidak ada lagi protes terkait kebakaran hutan dan lahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu karena telah terjadi perbaikan-perbaikan dalam penanganan karhutla yang signifikan.

 

“Tahun 2019 tercatat luas kebakaran yang cukup tinggi dibandingkan dengan 2016, 2017, 2018 atau seluas 1.592. 010 hektar. Meskipun ini masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang mencapat 2.000.061 hektar. Pada 2020, luas karhutla tercatat hanya 296.941 hektar, menurun signifikan,” ujar Mahfud MD.