Mahfud Sindir Balik Jusuf Kalla: Keluarga Pak JK juga Lapor Polisi, Siapa Itu?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD tampak menyindir balik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal masyarakat takut dipolisikan saat memberi kritik kepada pemerintaah.

Menurut Mahfud, kritik masyarakat terhadap pemerintah memang sudah terjadi sejak dulu. Bahkan terjadi saat JK masih menjabat wapres.

"Pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar. Itu juga terjadi zaman Pak JK, masih menjadi wapres," katanya dalam video yang diterima Kompas.tv, Minggu (14/2/2021).

Baca Juga: Mahfud MD Ingatkan Zaman JK juga Banyak Pengkritik Pemerintah Ditangkap: Inilah Demokrasi

Mahfud lantas mencontohkan bahwa era JK menjadi wapres, polisi juga menangkap para pelaku yang sering kali mengkritik pemerintah.

"Di zaman Pak JK tuh kita masih ingat ada misalnya Saracen, ada Muslim Cyber Army, ada Piyungan, sampai setiap hari itu menyerang pemerintah. Kan ada di zaman Pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut," tegas Mahfud.

Namun begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyadari bahwa hal tersebut merupakan sikap demokrasi dalam bernegara.

"Inilah demokrasi. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya kritik saja. Kritik kita masukkan dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan," tuturnya.

Mahfud juga mengaku pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan terkait dengan kritik.

"Melapor itu kan hak rakyat, bukan pemerintah yang melaporkan kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi lalu polisi memanggil," kata Mahfud.

Mahfud lantas menyinggung keluarga JK juga pernah melaporkan pengkritik yang dianggap merugikannya.

"Bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi, siapa itu? Ferdinand Hutahaean itu dilaporkan ke polisi karena menyebut caplin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Ferdinand Hutahaean terus ada Rudi S Kamri Rudi Kamri itu dilaporkan ke polisi. itu kan keluarganya Pak JK juga," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan bahwa laporan masyarakat kepada kepolisian merupakan hak dan seharusnya tidak menjadi masalah.

"Calon Wali Kota Makassar juga dilaporkan keluarganya Pak JK ke polisi. Nggak papa melapor nanti polisi melihat apakah ada unsur kriminalnya atau tidak," jelas Mahfud.

Baca Juga: Mahfud MD: Melapor Itu Hak Rakyat, Keluarga Pak JK Juga Melapor ke Polisi

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021).

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. "Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Di acara diskusi virtual bertema "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" ini, JK juga mengingatkan kepada PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.

Karena keberadaan oposisi penting untuk menjaga kelangsungan demokrasi.

"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu. Agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah."

"Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," tutur JK.

Baca Juga: Pedoman Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi Menurut Jubir Presiden