Din Syamsuddin: Anggota Muhammadiyah Tak Gila Jabatan, Tawaran Wakil Menteri Merendahkan Organisasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyambut baik langkah Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yanh menolak tawaran menjabat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).

Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, sikap yang diambil Abdul Mu’ti menolak tawaran tersebut merupakan langkah tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.

Baca Juga: Tak Jadi Wamendikbud, Abdul Mu`ti: Ini Pilihan Terbaik, Bakal Ada Kejutan Besar

“Anggota Muhammadiyah itu tidak gila jabatan,” kata Din Syamsuddin melalui keterangan resminya di Jakarta pada Kamis (24/12/2020).

Selain itu, Din Syamsuddin membeberkan bahwa anggota Muhammadiyah juga akan menolak jabatan yang tidak sesuai kapasitasnya. 

Juga tawaran jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disebut Din Syamsuddin merendahkan marwah organisasi Muhammdiyah itu sendiri.

“Menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ucap Din Syamsuddin.

Baca Juga: Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Menolak Wamen: Saya Bukan Figur yang Tepat

Lebih lanjut, Din Syamsuddin mengatakan, alasan Abdul Mu’ti menolak tawaran itu karena tidak berkemampuan mengemban amanat, hanyalah sikap tawadhu.

"Abdul Mu'ti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni. Wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ujar Din Syamsuddin.

Din menyebut, penunjukan Abdul Mu'ti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.

Baca Juga: Tiga Bank Besar Syariah BUMN Merger, Begini Tanggapan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir

"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," tutur Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untukk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.

Baca Juga: Bank Syariah BUMN Merger, Muhammadiyah akan Tarik Dana Umatnya dan Alihkan ke Bank Syariah Kecil

Sosok Abdul Mu'ti

Dilansir dari Tribunnews.com, Abdul Mu'ti merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. Ia sekaligus merupakan tokoh Muhammadiyah.

Nama Abdul Mu'ti diketahui sempat tercantum dalam daftar nama yang akan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi wakil menteri bersama lima orang lainnya.

Abdul Mu'ti masuk ke dalam daftar yang akan dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik 5 Wakil Menteri, Berikut Nama-Namanya

Namun, di hari pelantikan menteri dan wakil menteri yang baru, Abdul Mu'ti mengungkapkan alasannya tak menghadiri acara pelantikan tersebut.

Lewat akun Facebook pribadinya, Abduk Mu'ti mengatakan, ia menolak tawaran menjadi wakil menteri karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang dinilainya sangat berat.

Meski begitu, Abdul Mu'ti mengatakan ia sempat menerima tawaran dari Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, setelah mengukur kemampuan diri, Abdul Mu'ti menolak tawaran itu.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Pahala Mansury Jadi Wakil Menteri BUMN