Mahfud MD Jawab Ridwan Kamil Soal Kerumunan Rizieq Shihab: Siap Kang RK, Saya Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjawab pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait rentetan kerumunan massa Rizieq Shihab.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil sebelumnya meminta Mahfud MD bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi akhir-akhir ini terkait kerumunan massa dan simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Baca Juga: FPI dkk Aksi Depan Istana Jumat Ini, Tuntut Penembakan dan Pembebasan Rizieq Shihab

Dalam pernyataannya lewat media sosial Twitter, Mahfud MD mengaku siap bertanggung jawab. Itu karena dirinya yang mengumumkan bahwa Rizieq Shihab diizinkan pulang ke Tanah Air.

Selain itu, Mahfud juga mengumumkan Rizieq Shihab boleh dijemput oleh massa pendukung dan simpatisannya asalkan tertib dan tak melanggar protokol kesehatan.

Tak hanya itu, Mahfud juga yang meminta agar Rizieq Shihab diantar oleh pihak kepolisian ke rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat.  

“Siap, Kang RK (Ridwan Kamil). Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS (Habib Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” kata Mahfud MD yang dikutip Kompas.tv dari akun Twitter @mohmahfudmd pada Rabu (16/12/2020).

Baca Juga: Bicara Keadilan, Ridwan Kamil Pertanyakan Gubernur Banten Tak Diperiksa Soal Kerumunan Rizieq Shihab

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan.”

Lebih lanjut, terkait diskresi yang sempat disinggung Ridwan Kamil, Mahfud mengatakan, bahwa diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. 

“Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” ujar Mahfud.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebelumnya berbicara soal rentetan kerumunan yang dipicu karena datangnya pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, di Indonesia.

Baca Juga: Terkait Rizieq Shihab, Ridwan Kamil: Semua Kekisruhan Ini Dimulai Sejak Ada Statement Mahfud MD

Seperti diketahui, kerumanan massa terjadi di beberapa lokasi yang dihadiri Rizieq Shihab. Itu seperti di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Tebet, Bogor dan Petamburan.

Menurut Ridwan Kamil, semua kekisruhan ini dimulai sejak adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) itu diizinkan," kata Ridwan Kamil usai dimintai keterangan di Mapolda Jabar pada Rabu (16/12/2020).

Dari pernyataan Mahfud itulah, kata Ridwan Kamil, ribuan orang menafsirkan bahwa datang menjemput Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta diperbolehkan selama itu tertib dan damai.

Baca Juga: Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Tanggung Jawab soal Kerumunan yang Berlarut

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa," ucap Ridwan Kamil.

"Sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya."

Lebih lanjut, Ridwan Kamil mempertanyakan mengapa hanya dirinya dan Gubernur DKI Jakarta saja yang dimintai keterangan. Padahal, ada tiga lokasi kerumunan yang terkait Rizieq, yakni di Tangerang, Jakarta, dan Bogor.

"Kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa?" kata Ridwan Kamil.

Baca Juga: Mahfud MD: Jika Negara Takluk pada yang Kuat, Harmoni Kebhinekaan Akan Rusak

"Berarti kan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu."

Menurut Ridwan Kamil, Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum.

"Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama," ujar Ridwan Kamil.

Baca Juga: Mahfud MD Kutip Gus Dur: Katanya Demokrasi, Kok Mimpi Saja Dilarang