Mengembalikan Kehormatan Bangsa melalui Pemulihan Hak Rakyat

Baca Juga: Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia, Bos Djarum Masih di Posisi Teratas

Tidak hanya cukup di Orde Baru saja. Di zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membuka pintu lebar-lebar buat investor asing pada sektor jalan tol, energi, telekomunikasi, air, dan transportasi.  

Hal itu dinyatakan Menko Perekonomian saat itu, Aburizal Bakrie, dan sambuta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Infrastruktur Summit I pada tanggal 17-18 Januari 2005 di Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menutup Summit tersebut juga menyampaikan, membuka kesempatan investor asing untuk membangun infrastruktur.

Ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai penanaman modal untuk menggantikan semua perundangan dan peraturan dalam bidang penanaman modal, isinya masih tidak jauh berbeda dan dinilai masih merugikan.

Dari UU No.1 tahun 1967 hingga UU No.25 tahun 2007, kata Chandra, terlihat sangat jelas kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yang secara sistematis dan konsisten terus diarahkan pada kebebasan atau liberalisasi yang sebesar mungkin.

"Mekanisme pasar diperankan semakin besar, dan pada akhirnya Indonesia praktis tidak mengenal barang dan jasa publik, sehingga semakin jauh dengan Pancasila dan UUD 1945," ujar Chandra yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Gerakan Pembumian Pancasila ini.

Mengutip pernyataan Kwik Kian Gie, Chandra mengatakan, kebijakan ekonomi Indonesia dikendalikan oleh korporasi Amerika Serikat, dengan dukungan sepenuhnya oleh pemerintah Amerika Serikat dan lembaga-lembaga internasional.

Salah satu contohnya adalah jebakan utang (debt trap). Telah lama Indonesia masuk ke dalam jebakan utang. Indonesia terus-menerus diberi utang.

Chandra mengungkap, utang luar negeri (ULN) Indonesia per Agustus 2020 sebesar USD413.4 miliar, terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD203,0 miliar, dan sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD210,4 miliar.

Rasio ULN sendiri terhadap Produk Domestik Bruto pada akhir Agustus 2020 mencapai 38,5%.

Di saat Indonesia mengalami penjajahan ekonomi oleh asing, negara ini juga dikhianati oleh perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme dari dalam negeri.

"Merajalelanya praktik korupsi di Indonesia saat ini berdampak buruk terhadap kinerja perekonomian. Efek korupsi telah menghambat roda pembangunan atau secara teorinya disebut sand the wheels hypothesis," ujar Chandra.

Buktinya adalah walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, tapi ketimpangan ekonomi (inequality) juga tinggi. Ini terjadi karena terhalangnya distribusi sumber daya ekonomi ke semua lapisan masyarakat karena disandera oleh praktik korupsi.

Kenapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah perekonomian Indonesia dijalankan dengan sistem kroni.

Contohnya terjadi di sektor kelapa sawit, hanya lima perusahaan yang menguasai 75% tata niaga minyak sawit di Indonesia. Selain menguasai sektor kelapa sawit, mereka juga menguasai sektor keuangan, pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Inilah yang mendorong Crony-Capitalism Index (CCI) Indonesia tertinggi nomor ketujuh di dunia.

Karena itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat tinggi. Laporan Oxfam (2017) menunjukan empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan melebihi kekayaan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan produktif di Indonesia.

Ada dua penyebab utama dari korupsi. Pertama, minimnya mekanisme reward and punishment dalam pelayanan publik. Kedua, ketiadaan sistem yang “berintegritas”.

Reward and punishment memiliki kaitan erat dengan asumsi rasionalitas aktor di birokrasi yang dianggap akan merespon secara linier terhadap mekanisme tersebut, terlepas dari konteks sosialnya."

Sementara argumen perlunya sistem yang “berintegritas” erat kaitannya dengan asumsi bahwa individu yang memiliki “integritas” akan mampu mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang digolongkan sebagai korupsi.

Dengan demikian, “integritas” menjadi esensi yang harus dimasukkan ke dalam pribadi individu, sebagai bekal ia melawan korupsi dan membentuk budaya baru yang antikorupsi.

"Masyarakat dengan kultur yang mendorong struktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif, terlebih lagi agar menjunjung integritas.”

Chandra menyarankan, pemberantasan KKN harus dimulai dari pimpinan tertinggi, disusul para pejabat tinggi lainnya.

Kemudian, pemberantasan KKN mesti komprehensif, termasuk reformasi birokrasi, tidak melalui slogan-slogan, tetapi melalui konsep dan rencana tindak yang konkret.

Mekanisme pasar harus dipagari oleh berbagai peraturan dan pengaturan pemerintah guna menjaga agar persaingan usaha senantiasa sehat dan wajar.

Surat Terbuka Gerakan Pembumian Pancasila kepada Presiden Jokowi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) mengeluarkan rekomendasi terkait situasi bangsa saat ini.

Adapun rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP GPP Antonius Manurung dan Sekjen DPP GPP Bondan Kanumoyoso, sebagai berikut:

Baca Juga: MUI Mengapresiasi Polisi dalam Kasus Rizieq Shihab, Tapi Diminta Berlaku Adil

1. Mendorong seluruh elemen bangsa untuk memperteguh komitmen Pembumian Pancasila di bumi Indonesia dalam menghadapi ancaman bahaya radikalisme-fundamentalisme transnasional dan neoliberalisme/neokolonialisme-imperialisme yang telah menginjak-injak nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh karenanya, semua organisasi yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang tidak menghormati Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi dan Spritualitas Bangsa serta tidak mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasinya harus dibubarkan dan dinyatakan sebagai bahaya laten dan sebagai organisasi terlarang. Selain itu, kami
mendorong Presiden Republik Indonesia untuk menggunakan hak prerogatifnya sebagai Kepala Negara untuk mencabut hak kewarganegaan bagi siapa saja yang melakukan penghinaan Pancasila secara sadar.

2. Mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan oleh sekelompok massa dalam rangka menyambut kedatangan M Rizieq Shihab serta beberapa pelanggaran lain yang dilakukan sesudahnya, sehingga dirasakan mengabaikan prinsip keadilan di masyarakat. Oleh karenanya, proses hukum harus tetap dijalankan tanpa pandang bulu bagi semua pihak yang diduga melakukan pelanggaran tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mendukung penuh lembaga hukum yang berwenang untuk melakukan Judicial Review secara progresif-revolusioner terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, dan bernegara.

4. Mendukung penuh Pemerintah Republik Indonesia untuk menggali dan mengembangkan konsep, gagasan, dan pemikiran Sukarno sebagai Bapak Bangsa tentang TRISAKTI: Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia, sebuah masyarakat berkeadaban, berkeadilan, dan berkemakmuran, tanpa penindasan manusia atas manusia, tanpa penindasan bangsa atas bangsa.

5. Mendorong negara untuk membudayakan dan mengampanyekan ‘Gerakan Pembumian Pancasila’ sebagai model permanen pembangunan karakter dan bangsa (nation and character building) sesuai dengan cita-cita Sukarno, Presiden Republik Indonesia I dalam menyongsong 100 tahun Kemerdekaan Indonesia.