Anggota Komisi II Minta Pembubaran Lembaga Negara Harus Sesuai Reformasi Birokrasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural (LNS) melalui Peraturan Presiden No. 112/tahun 2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pembubaran lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan tidak menyebabkan adanya tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan.

Tetapi, diintegrasikan atau dilakukan oleh instansi yang dimandatkan dalam Perpres tersebut.

“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran,” kata Tjahjo Kumolo pada keterangan pers secara virtual, Selasa (1/12/2020).

Berikut 10 LNS yang dibubarkan adalah;

1. Dewan Riset Nasional;

2. Dewan Ketahanan Pangan;

3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;

5. Komisi Pengawas Haji Indonesia;

6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional;

7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi;

8. Komisi Nasional Lanjut Usia;

9. Badan Olahraga Profesional Indonesia; dan

10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia