Rizieq Shihab: Saran Saya ke Pemerintah Bebaskan Semua Tahanan Politik, Kegaduhan Tak Perlu Terjadi

JAKARTA, KOMPAS TV -  Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyarankan kepada pemerintah untuk membebaskan seluruh tahanan politik yang saat ini masih dalam penahanan.

Demikian saran Rizieq Shihab itu terlontar dalam acara peluncuran buku berjudul "Pemikiran Sang Revolusioner" karya Syahganda Nainggolan. Rizieq menyampaikan itu lewat rekaman suara.

"Saran saya kepada pemerintah bebaskan semua tahanan politik, ajak mereka diskusi, berdebat sehat, suruh mereka semua kritisi segala kebijakan pemerintah yang menurut mereka membahayakan bangsa," kata Rizieq pada Jumat (27/11/2020).

Baca Juga: Tolak Penawaran Bima Arya, Rizieq Shihab Tidak Mau Tes Usap Ulang

Menurut Rizieq, pemerintah semestinya menjadikan orang-orang yang kritis sebagai lawan tanding atau sparing partner. Karena itu, Rizieq meminta pemerintah agar tak melulu memenjarakan orang-orang yang kritis.

Sebaliknya, pemerintah lebih baik meminta mereka yang beseberangan untuk berdiskusi, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

"Satu lawan yang cerdas berakal sehat lebih baik, karena melalui lawan cerdas berakal sehat, rezim penguasa bisa mendeteksi kelemahan diri," ujar Rizieq.

Dia pun menambahkan, jika pemerintah mau menjalankan saran yang diberikannya membebaskan seluruh tahanan politik, maka akan menghentikan kegaduhan yang terjadi selama ini.

Baca Juga: FPI Membenarkan Habib Rizieq Sudah Tinggalkan RS Ummi

"Insya Allah kalau saran ini dijalankan maka segala kegaduhan tidak perlu terjadi di negara tercinta NKRI," ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Rizieq Shihab memuji Syahganda Nainggolan. Menurutnya, Syahganda adalah seorang revolusioner.

"Akhirnya saya setuju bahwa doktor Syahganda Nainggolan adalah memang sang revolusioner yang tak akan padam semangat juangnya dan tak akan mati pemokirannya hanya karena dinding penjara yang sesak," ujar Rizieq.

Bukan baru kali ini saja Rizieq Shihab meminta pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik. Sebelumnya, usai sekembalinya dari Arab Saudi, Rizieq Shihab juga meminta hal yang sama.

Baca Juga: Anies Copot Wali Kota Jakarta Pusat dan Kadin LHK Akibat Kerumunan Rizieq Shihab

Permintaan tersebut merupakan syarat yang diberikan Rizieq Shihab kepada pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi.

"Ada teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka," kata Rizieq Shihab mengawali pernyataannya yang dikutip pada Rabu (11/11/2020).

"Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog itu penting."

Rizieq mengaku, telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak tahun 2017. Namun sampai saat ini, kata dia, tidak ada tanggapan dari pemerintah.

Baca Juga: Tim Dokter Kecam Wali Kota Bogor Bima Arya Intervensi Tindakan Medis Rizieq Shihab

"Setelah aksi 212, aksi 212 di tahun 2016, kemudian di Januari (2017), kita buat aksi lagi 121, pada 12 Januari," ucap Rizieq.

"(Di situ) kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam, kapan, di mana, silakan."

Namun demikian, ajakan tersebut tak berbalas. Alih-alih berdialog, kata Rizieq, justru pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan, kriminalisasi ulama," katanya.

Baca Juga: Habib Rizieq Sudah Tidak di RS Ummi, Wali Kota Bogor Sudah Tahu

Menurut Rizieq, pemerintah seharusnya senang jika dikritik oleh pihak luar. Kritik dari yang disampaikan disebut Rizieq bisa diterima atau ditolak oleh pemerintah.

"Para pengkritik itu punya solusi yang ditawarkan. Pelajari, kalau solusi baik, terima," ucap Rizieq.

"Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai, tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional."