Kronologi Edhy Prabowo Terjerat Kasus Suap Ekspor Benih Lobster Hingga Ditetapkan Tersangka

Karena ekspor benur hanya melalui satu pintu, PT ACK lantas menerima uang yang diduga dari beberapa perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor benur tersebut.

Baca Juga: Edhy Prabowo Habiskan Rp 750 Juta Uang Suap untuk Belanja Barang Mewah Saat Kunjungan ke Hawaii

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga dari beberapa perusahaan eksportir benur, selanjutnya uang tersebut ditarik dan dimasukkan ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar. Masing-masing dengan total senilai Rp 9,8 miliar.

Selanjutnya, pada 5 November 2020 diduga Ahmad Bahtiar mentransfer uang sebesar Rp 3,4 miliar ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih. Ainul merupakan staf istri Menteri KKP Iis Rosyati Dewi.

Uang sebanyak itu lantas digunakan untuk keperluan Edhy Prabowo, istrinya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau Pribadi Misanta. 

Adapun keperluan yang dimaksud yakni sebesar Rp 750 juta digunakan Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk berbelanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21 sampai 23 November 2020.

Baca Juga: Fadli Zon Puji Edhy Prabowo, Pertanyakan Keberadaan Harun Masiku

Barang mewah yang dibeli antara lain berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, dan baju Old Navy.

Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy Prabowo diduga juga menerima uang senilai 100.000 dolar dari Suharjito. Uang itu diterima melalui Safri dan Amiril Mukminin. Juga Rp 436 juta melalui stafsusnya yaitu Safri dan Andreau Misanta.

Selain Edhy Prabowo, KPK juga telah menetapkan tersangka kepada 6 orang lainnya. Mereka antara lain Safri selaku Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta juga Stafsus Menteri KKP, Siswadi Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Kemudian, Ainul Faqih Staf istri Menteri KKP, Amiril Mukminin dan Suharjito Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) selaku pemberi suap.

Baca Juga: KPK Lepas Istri Edhy Prabowo dan Dua Dirjen KKP yang Terjaring OTT

Atas perbuatannya itu, keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.