Kerumunan Massa Perbesar Penularan Covid-19, Muhammadiyah-NU Berharap Kasus Serupa Tak Terulang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) prihatin atas terjadinya kerumunan massa yang memperbesar risiko penularan Covid-19 dan berharap kasus serupa tidak akan terulang.

Baca Juga: MUI: Kerja Keras 10 Bulan Tanggulangi Covid-19 Hancur oleh Kerumunan

Hal itu sebagaimana disampaikan Perwakilan PBNU dr M. Makky Zamzami yang juga Ketua Satgas Covid-19 PBNU. 

"PBNU berharap kejadian serupa tidak akan terulang," ujar dr M. Makky Zamzami, secara tegas dalam Rapat virtual Satgas Penanganan Covid-19 yang diikuti lebih dari 500 peserta, Minggu (22/11/2020) malam.

Bukan hanya itu, Makky mengatakan, sudah selayaknya Satgas dan segenap pemangku kepentingan penanganan Covid-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020, bulan depan.

Mencermati kondisi psikis masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit di masa pandemi, diperlukan strategi pendekatan yang diperbarui. 

Dengan begitu, bentuk komunikasi dan cara-cara sosialisasi tidak monoton. 

“Bila perlu, disesuaikan dengan kearifan lokal. Pesan-pesan protokol kesehatan, lebih baik jika dibuat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama,” kata Makky.

Narasumber lain dalam pertemuan itu adalah Arif Nur Kholis, Sekretaris Satgas Covid-19 PP Muhammadiyah. 

Dia melaporkan, dari 82 rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Tanah Air, saat ini telah merawat 17.000 pasien Covid-19. 

Angka penambahan korban corona terus betambah dari hari ke hari. 

"Point penting adalah perubahan perilaku," katanya.

Grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun. 

Untuk itu perlu terus digencarkan kampanye perubahan perilaku melalui berbagai tema. 

Baca Juga: Cegah Hoax, Jokowi Minta Muhammadiyah Bantu Berikan Penjelasan yang Benar Soal Vaksinasi

Menurutnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak diperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas. Demikian pula sebaliknya.

Kampanye perubahan perilaku bukan tanpa hambatan. 

Hal yang sangat disesalkan adalah perilaku elite yang ada kalanya justru menurunkan persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan menjalankan protokol kesehatan.

Saat semua elemen masyarakat bekerja keras mengubah perilaku masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, sementara ada elite masyarakat lain yang justru abai, bahkan terkesan menabrak. 
Dampaknya sangat serius terhadap indeks persepsi masyarakat. 

“Kesan yang timbul di masyarakat bisa sangat keliru. Menduga kalau situasi sudah aman,” tegas Arif.

Dalam kesempatan rapat virtual semalam, PP Muhammadiyah juga meminta Satgas Covid-19 menaruh perhatian tidak saja pada sosialisasi protokol kesehatan, tetapi juga protokol kejadian. 

Sebab, di banyak tempat, saat terjadi kasus, semua menjadi gagap. 

Banyak di antara warga masyarakat yang belum tahu bagaimana protokol menangani warga sekitar yang terinfeksi Covid-19.