Kapolda Metro Jaya Dicopot, IPW Menduga Bagian dari Persaingan Bursa Calon Kapolri

Ia mencontohkan, ada beberapa kegiatan masyarakat yang dibubarkan polisi di sejumlah daerah karena menggelar pesta pernikahan dan sebagainya.

Sementara, dalam kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh atau dihadiri sejumlah tokoh yang berpengaruh, polisi tidak berani membubarkannya.

"Misalnya dalam Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di Tangerang, acaranya tetap berlangsung tanpa dibubarkan polisi,” ujar Neta.

“Begitu juga dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq sepulang ke Indonesia, polisi tak berdaya membubarkannya."

Baca Juga: Kompolnas Minta Polisi Tegas Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, Tidak Boleh Ragu

Dari kasus tersebut, muncul opini di masyarakat bahwa polisi hanya berani pada masyarakat yang tidak punya pengaruh dan takut pada figur-figur yang berpengaruh.

"Apalagi dalam kasus Rizieq di mana massa dan pendukungnya cukup banyak, Polda Metro Jaya dan Kapolda Jabar sepertinya tidak mau ambil risiko dan membiarkannya," ujar Neta.

"Padahal apa yang dilakukan polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai tindakan "tajam ke atas tumpul ke bawa.”

Menurutnya, sikap polisi yang mendua itu tidak hanya mengganggu rasa keadilan public, tapi juga membiarkan klaster pandemi Covid-19 semakin berkembang luas.

Baca Juga: Kapolri Copot Kapolda Metro Jaya karena Tak Laksanakan Perintah Penegakan Protokol Kesehatan

Seharusnya, kata Neta, Polri dapat bersikap tegas pada semua pelanggar protokol kesehatan agar penyebaran pandemi Covid-19 bisa segera dikendalikan.

"Dengan adanya tindakan tegas kepada Kapolda Metro dan Kapolda Jabar ini diharapkan para Kapolda lain bisa bersikap tegas untuk menindak dan membubarkan aksi kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19,” ujar Neta.

“Jika mereka tidak berani bersikap tegas, siap-siap mereka ditindak dan dibubarkan atasannya.”

Baca Juga: Kompolnas: Pencopotan Kapolda Metro dan Kapolda Jabar Bentuk Sanksi Tegas dari Kapolri Idham Azis