Disetujui Jokowi, Akhirnya Tenaga Honorer Diangkat Jadi Pegawai Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menyetujui tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu ditandai dengan telah ditandatanganinya Perpres No 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anggota Komite III DPD RI, Evi Zainal Abidin turut antusias dengan ditandatanganinya perpres tersebut.

Baca Juga: Komisi 2 DPR Desak Pemerintah Tetapkan Pegawai Honorer sebagai PNS

Dengan demikian, penantian panjang peserta tes PPPK tahap I yang dinyatakan lulus pada April 2019 lalu akhirnya terjawab sudah.

"Alhamdulillah, pecah telor sudah, sekian lama nasib honorer K2 baik para guru, tenaga kesehatan dan penyuluh digantung tanpa kejelasan, kini terbit matahari harapan," kata Evi dikutip dari RRI pada Selasa (29/9/2020).

Evi berharap dengan terbitnya Perpres No 98 tahun 2020 itu, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memproses Nomoe Induk Pegawai (NIP) PPPK.

Dengan begitu, pemerintah daerah atau pemda masing-masing bisa menerbitkan surat keputusan (SK) PPPK, sehingga gaji perdana para PPPK dapat cair tahun ini.

Baca Juga: 398.000 Tenaga Honorer Dapat Bantuan Subsidi Gaji, Cukup Ini Syaratnya

"Rata-rata mereka yang lulus tes tahap I telah mengabdi lebih dari 15 tahun, bahkan ada yang di atas 20 tahun, tak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi," ujar Evi.

Evi juga berharap proses penerbitan NIP PPPK tidak muncul polemik baru. Dalam tahap ini, menurutnya, BKN hanya memproses NIP PPPK yang diusulkan oleh instansi terkait, baik di pusat maupun daerah.