Alasan PSI 'Walk Out' saat Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Anies Baswedan

Kejanggalan itu antara lain anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), di mana terungkap adanya temuan BPK dalam pembelian robot pemadam dengan jumlah sekitar Rp1,4 miliar dan Rp840 juta.

Akibatnya, Dinas Gulkarmat harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada daerah.

"Temuan BPK ini baru disampaikan setelah kami tanya. Seharusnya temuan BPK seperti ini dipaparkan di awal, sehingga kita semua bisa mengetahui dan ambil sikap," ujar August.

August pun mengingatkan bahwa APBD disusun bersama-sama antara eksekutif dan DPRD. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran bisa efisien dan efektif.

Contoh anggaran tidak transparan yang disorot PSI adalah Formula E di Dinas Pemuda Olahraga. Pada APBD 2019, Pemprov DKI membayar uang commitment fee Rp360 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020.

Baca Juga: Anies Baswedan: Demi Keselamatan dan Kesehatan Warga DKI, Formula E Ditunda

Sementara itu, pada APBD 2020 juga telah dibayarkan commitment fee sebesar Rp200 miliar untuk pelaksanaan Formula E tahun 2021.

Di sisi lain, pelaksanaan Formula E tahun 2020 yang sedianya dilakukan bulan Juni telah dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Sedangkan Formula E tahun 2021 belum ada kejelasan.

"Kami tidak melihat adanya kemauan politik atau political will dari Pak Gubernur untuk mengembalikan uang ini, padahal sekarang sedang kondisi defisit anggaran," ucap dia.

Ia menambahkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD adalah kesempatan terakhir bagi DPRD untuk melakukan evaluasi kemampuan eksekutif melaksanakan anggaran.

"Ini adalah proses yang sangat penting, jangan hanya jadi formalitas tahunan. Fraksi PSI tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kita minta data dibuka dan dibahas secara mendalam," tutup August. 

#WalkOut #AniesBaswedan #PSI