Alasan PSI 'Walk Out' saat Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk walk out atau keluar dari ruangan saat rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2019.

Rapat paripurna Raperda P2APBD tersebut digelar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).

Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar. Mereka memutuskan untuk walk out usai melayangkan protes dan kritikan pada rapat tersebut.

Baca Juga: Anies Sahkan P2APBD, 4 Fraksi "Walk Out"

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengungkap alasan melakukan walk out.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI August Hamonangan mengatakan aksi walk out yang dilakukan fraksinya adalah bentuk aksi protes terhadap laporan P2APBD tahun 2019 tidak transparan.

"Kami tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kami minta data dibuka dan dibahas," ujar August saat dikonfirmasi yang dilansir dari kompas.com, Selasa (8/9/2020).

Menurut August, upaya agar laporan itu bisa tranparan terus dilakukan PSI. Pasalnya, PSI telah mengirimkan surat permintaan data penyerapan anggaran yang rinci per kegiatan dan per rekening dalam format excel pada 15 April 2020 kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Namun hingga saat ini belum juga diberi tanggapan.

"APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu," kata dia.

August menilai, Pemprov DKI kerap berkilah saat diminta pertanggungjawaban anggaran, padahal ditemukan beberapa pos anggaran yang janggal.

Baca Juga: Mengintip Kehebatan Robot Pemadam Kebakaran Seharga Miliaran Rupiah Milik Jakarta