Dana Daerah Rp 170 Triliun Masih Mengendap di Bank, Jokowi Minta Segera Dibelanjakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) segera dibelanjakan.

Dengan belanja pemerintah yang masif, Presiden Jokowi meyakini bahwa roda perekonomian akan kembali bergairah.

"Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank, APBD, masih Rp 170 triliun di bank," kata Jokowi saat meninjau penanganan virus corona (Covid-19) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga: Indonesia di Jurang Resesi, Jokowi: Kita Ingin Ekonomi Tumbuh, tapi Perlu Kerja Keras

Menurut Jokowi, angka tersebut merupakan akumulasi dari total dana daerah yang ada di seluruh Indonesia.

Hal itu dinilai bertentangan dengan upaya mengerek pertumbuhan ekonomi yang memerlukan kecepatan belanja pemerintah.

"Masih Rp 170 triliun di bank. Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini," terangnya.

Pembelanjaan pada kuartal ketiga atau bulan Juli, Agustus, dan September menjadi penting dalam mengerek ekonomi Indonesia. Diketahui, dalam laporan kuartal II kemarin Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 5,32%.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada kepala daerah agar segera merealisasikan anggaran belanja daerah. Bila belanja dapat terealisasi dengan cepat maka akan ada peluang ekonomi Indonesia tumbuh positif di kuartal III dan lolos dari jurang resesi.

"Begitu kita belanjakan sesegera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif itu ada peluang," terang Jokowi.

Baca Juga: Gaji Rp 600.000 Selama 4 Bulan Hanya Untuk Pegawai Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Ini Alasannya

Bantuan Pemerintah

Pemerintah pusat terus menggenjot sejumlah program untuk mengerek konsumsi masyarakat. Beberapa program bantuan langsung seperti bantuan sosial tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa telah diberikan.

Pun subsidi untuk mengurangi beban masyarakat yang diberikan untuk pengguna listrik.

Ditambah lagi pemerintah juga alam memberikan bantuan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk modal kerja darurat sebesar Rp 2,4 juta untuk 13 juta UMKM.

Di sektor pekerja, pemerintah telah memberikan bantuan berupa program kartu prakerja untuk pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain itu ada pula bantuan subsidi upah yang akan segera diberikan bagi pekerja dengan gajindi bawah Rp 5 juta.

"Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita terutama untuk yang menengah bawah bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana, konsumsi domestik kita juga akan naik," jelas Jokowi.

Jokowi menyampaikan bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dirasakan oleh sejumlah negara di dunia.

Bahkan sejumlah negara maju seperti Italia, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Baca Juga: Bertolak ke Bandung, Rombongan Jokowi akan Tinjau Produksi dan Uji Klinis Vaksin Corona