Komitmen PPNA bersama Kemen PPPA: untuk Anak Sehat, Optimalkan Ruang Laktasi di Lingkungan Kantor

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan sejumlah Kementerian/Lembaga Republik Indonesia berkomitmen melakukan optimalisasi ruang laktasi di lingkungan perkantorannya. 

Komitmen itu disampaikan dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Ruang Laktasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga yang dihelat di Hotel Balairung Jakarta, sejak Kamis hingga Jumat (2-3/5/2024), yang terselenggara atas kerja sama PPNA dengan Kemen PPPA.

Baca Juga: Minim Pengetahuan tentang Laktasi Jadi Sasaran Empuk Pemasaran Susu Formula

Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut setelah delegasi dari 12 kementerian/Lembaga mengikuti rangkaian materi bimtek terkait pentingnya optimalisasi ruang laktasi, dukungan pemberian ASI pada ibu bekerja, tumbuh kembang anak hingga usia dua tahun, serta pentingnya taman asuh anak di perkantoran.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih menegaskan, ruang laktasi bukan sekadar tempat untuk memerah (pumping) ASI bagi ibu menyusui. 

Lebih dari itu, ruang laktasi menjadi ruang bagi ibu muda yang masih akan mengalami kehamilan sebagai ruang mendapatkan edukasi dan sosialisasi terkait gizi yang cukup untuk ibu hamil, juga menyiapkan produksi ASI sebelum bayi lahir. 

Semua itu disiapkan sebagai bentuk dukungan untuk melahirkan anak yang sehat, kelak menjadi generasi emas di tahun 2045.

“Kami sangat berharap ruang laktasi dapat memberikan advokasi, bimbingan, atau pelatihan bagi ibu muda di kantor tempat bertugas. Misalnya ada edukasi dari pengelola ruang laktasi terkait cara menyiapkan produksi ASI saat hamil, senam kehamilan, persiapan pijat payudara, juga pengetahuan menyusui untuk anak-anaknya,” ujar Amurwani melalui keterangan resminya, Senin (6/5/2024).

Baca Juga: Suami Mutilasi Istri di Ciamis, KemenPPPA: Kekerasan terhadap Perempuan Banyak Dilakukan Pasangan

Amurwani mendorong peserta bimbingan teknis agar menjadi volunteer dan agen di kantornya untuk menggaungkan urgensi ASI eksklusif, terutama bagi bayi sebelum usia enam bulan. 

“Sampaikan juga kepada bapak-bapak muda di kantor untuk menjadi support system ibu menyusui. Sederhana saja, ajarkan bapak mengucapkan terima kasih pada istrinya karena sudah menyusui anaknya, itu sudah luar biasa,” imbau Amurwani.

Mewakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani mengucapkan terima kasih kepada PPNA yang telah memimpin gerakan advokasi ruang laktasi di kementerian/lembaga. 

Menurut Amurwani, Nasyiah dipilih sebagai mitra karena memiliki konsen terhadap isu perlindungan hak anak dan pengasuhan. 

Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian PPNA, Risni Julaeni Yuhan menyebut, isu perempuan dan anak adalah fokus gerakan Nasyiah. 

Sehingga, mendukung pernyataan Amurwani terkait ayah sebagai support system ibu menyusui, berbagai program yang disusun Nasyiah tak lepas dari prinsip responsif gender.

“Misalnya program Sekolah Parenting berbasis family learning center yang melibatkan ayah dalam pengasuhan, termasuk program bimbingan teknis yang melibatkan peserta laki-laki merupakan cara Nasyiah menyelenggarakan ruang laktasi yang responsif gender, di mana pegawai laki-laki turut serta dalam pengelolaan ruang laktasi untuk mendukung ibu menyusui,” tuturnya, Senin.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Ariati Dina Puspitasari menegaskan, program ruang ASI di perkantoran ini seiring dengan  program Nasyiah yang mengawal stunting sejak 2017. 

"PPNA siap berkolaborasi dengan 12 kementerian/lembaga yang menjadi mitra dalam kegiatan bimtek, karena sejatinya Nasyiah memiliki beberapa program unggulan yang konsen dalam mendorong tumbuh kembang anak, di antaranya Tingkatkan Gizi Seimbang (Timbang),   Sekolah Parenting berbasis FLC, dan Pelayanan Remaja Sehat Milik Nasyiah (Pashmina)," tuturnya.

Baca Juga: Ikut Jadi Isu Strategis Muktamar, 'Aisyiah Tawarkan Rumah Gizi untuk Bantu Turunkan Stunting

Bimbingan Teknis Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dan Kesehatan “Optimalisasi Ruang Laktasi di Lingkungan Perkantoran” diikuti oleh 25 perwakilan Kementerian/Lembaga, di antaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPS, BPK, BNN, BKKBN, Perpustakaan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, KPK RI.

Harapan besar dari program ini adalah tercipanya lingkungan perkantoran yang ramah anak dan perempuan. 

Jika demikian maka kementerian/lembaga pemerintah akan menjadi percontohan bagi kelembagaan lainnya.