Perjalanan 74 Tahun Bhayangkara dan Tugas Melahirkan Polisi Negarawan

Oleh: Sunanto, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah genap berusia 74 tahun. Meski tulisan ini dibuat satu hari setelah momentum perayaan Dirgahayu Polri yang diperingati setiap tanggal 1 Juli, tidak ada kata terlambat untuk mengapresiasi dan menaruh rasa hormat atas kerja keras institusi Korps Bhayangkara untuk bangsa Indonesia.

Akar Kelahiran Polri

Polri telah menjalani proses transformasi yang sedemikian panjang, mulai zaman kerajaan Majapahit, Gajah Mada yang membentuk pasukan pengamanan raja dan kerajaan yang kemudian disebut dengan Bhayangkara. Pada masa penjajahan Hindia Belanda yang membentuk Veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian) dan jenis polisi lainnya.

Hingga masa setelah pendudukan Jepang dan Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo pada 29 September 1945, Polri dihadapkan pada proses sejarah penting. Tepat 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah nomor 11/SD Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Momentum penetapan inilah yang kemudian diperingati sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini. 

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, setidaknya Polri telah melahirkan 25 Kapolri. Mulai Kapolri pertama Komjen Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, kemudian Jenderal Hoegeng Imam Santoso saat awal orde baru, Jenderal Dibyo Widodo dan Jenderal Roesmanhadi yang menjadi saksi sejarah keamanan lahirnya reformasi hingga saat ini pucuk kepemimpinan tertinggi Polri dijabat oleh Jenderal Idham Aziz. Hal ini menunjukkan bahwa Polri dengan segala dinamikanya telah menjadi lembaga yang terus bersandingan dengan fragmen sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat telah tertempa dengan berbagai macam tantangan di setiap tahapan sejarah.

Prestasi Korps Bhayangkara

Secara khusus saya harus mengapresiasi hasil kerja Polisi selama tahun 2019 yang berhasil mengawal perhelatan Pemilihan Umum serentak. Meski ada beberapa catatan evaluasi, berbagai kalangan pun memiliki persepsi yang sama bahwa Polri telah berhasil menjalankan fungsi pengamanannya selama proses Pilpres, Pileg di berbagai level yang berlangsung secara bersama-sama. Berbagai potensi kerawanan Pemilu dapat dikendalikan dengan berbagai pendekatan yang efektif.

Di tahun itu pula, Polri telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang ditaksir telah merugikan negara lebih dari Rp 1,8 triliun, dengan total uang yang bisa diselamatkankan senilai Rp 454 miliar. Sepanjang tahun 2019 Polri juga mencatat telah terjadi penurunan jumlah kejahatan sebanyak 53.360 kasus dari tahun sebelumnya, dengan presentase penurunan sebesar 19,3 persen.

Terbaru selama 6 bulan terakhir di tahun 2020 juga tak kalah membanggakan, setidaknya lebih dari 7 ton narkoba dengan berbagai jenis telah berhasil diungkap kepolisian. Sekitar 30 juta lebih masyarakat berhasil diselamatkan dari konsumsi obat-obatan terlarang. Peran Polri dalam memerangi extraordinary crime seperti narkoba, korupsi dan terorisme juga mengalami perbaikan. Ini menjadi angin segar bagi fungsi penegakan hukum dan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tantangan Polri

Meski menampakkan prestasi yang signifikan, Polri tidak boleh cepat puas dengan kinerjanya. Masih ada banyak tantangan bagi Institusi Kepolisian. Salah satunya yang menjadi tantangan berat adalah Pilkada yang akan berlangsung di 270 daerah. Tercatat ada 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten akan menjalani pesta demokrasi memilih calon pemimpin daerahnya untuk 5 tahun kedepan. Presiden Joko Widodo saat memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 74 kemarin juga memberi titik tekan khusus soal potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri. Kepala Negara meminta Polri waspada, utamanya menjelang Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.

Tugas berat yang harus diemban Polri adalah pandemi coronavirus disease (Covid-19). Tak hanya bertugas membantu pemerintah untuk menertibkan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, Polri sebagai lembaga penegak hukum harus memastikan dana penanganan Covid-19 senilai Rp 695,2 triliun tidak disalahgunakan untuk keuntungan oknum penyelenggara negara dan pihak-pihak lainnya. Jangan sampai pada saat bangsa Indonesia menghadapi bencana non alam yang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan, justru menjadi bencana kemanusiaaan melahirkan koruptor baru yang "menggarong" dana Corona.

Yang juga tak kalah berat, yakni tantangan kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi atau biasa disebut kejahatan kontijensi.

Spektrum kejahatan yang mengancam stabilitas keamanan negara telah bermetamorfosa sedemikian cepat. Perkembangan cepat teknologi dan semakin terbukanya alam pikir umat manusia, memberikan pekerjaan rumah tersendiri bagi seluruh personel kepolisian dari level Markas Besar hingga pada Bhabinkamtibmas di level desa. Polri perlu melakukan penciuman dan aksi yang berbeda dari masa sebelumnya. Suka tidak suka, mau tidak mau Polri dituntut lebih cepat, lebih canggih dan berbagai kelebihan lainnya dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Polisi Negarawan Bersama Masyarakat

Dalam usia yang sudah mencapai 74 tahun, Polri harus benar-benar merefleksikan perjalanannya selama ini, segala aksi yang dilakukan kedepan harus terus disesuaikan dengan berbagai tantangan zaman. Reformasi internal harus menjadi agenda dan budaya organisasi, baik di level kelembagaan Mabes, Polda, Polres hingga Polsek. Institusi Polri harus menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya para negarawan dalam bidang penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Polisi jujur, bertanggungjawab, penuh integritas dan dedikasi dalam mengisi ruang kemerdekaan negara Indonesia.

Polri memiliki tugas untuk terus memperbaiki citranya. Sosok Jenderal Hoegeng yang hingga saat ini menjadi dambaan masyarakat harus dijadikan benchmark bagi seluruh aparat kepolisian. Sosok polisi tulus, penuh dedikasi, anti suap, sederhana dan teruji integritasnya harus benar-benar dijadikan komitmen secara personal dan kelembagaan. Sebagaimana masih sering kita dengar, cara penyelesaian tindakan pelanggaran hukum dengan cara di bawah tangan masih kerap dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Polri harus terus melakukan reformasi internal untuk membangun citra positif di masyarakat.

Tentu tugas yang sedemikian berat dan keterbatasan personel yang tersebar di seluruh pelosok negeri mengharuskan Polri tidak bisa bekerja sendirian. Korps Bhayangkara yang saat ini hanya memiliki 470.391 personel dengan jumlah total 267 juta penduduk Indonesia harus bermitra dengan seluruh elemen sipil, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan berbagai simpul komunitas masyarakat.

Polri harus menjadikan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pengamanan dan penegakan hukum. Semangat perang terhadap segala bentuk kejahatan harus menjadi tugas seluruh masyarakat. Dengan demikian maka seluruh agenda kerja pembangunan negara dapat berjalan efektif, cepat dan beradab.

Tujuh puluh empat tahun sudah usia Bhayangkara, teriring doa semoga Bhayangkara terus maju, profesional, modern, dan terpercaya. Tetaplah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat  yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat. Menjadi penegak hukum yang profesional dan proporsional dalam menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia.

Terima kasih atas 74 tahun pengabdiannya kepada bangsa Indonesia, terima kasih atas keamanan dan ketertiban yang selama ini diciptakan.

Tetaplah menjunjung tinggi Rastra Swakotama yang mengabdikan dirinya pada nusa dan bangsa, sebagaimana tagline HUT Bhayangkara ke 74, “Kamtibmas Kondusif Masyarakat Makin Produktif”, Polri pada akhirnya konsisten menjadi bagian transformasi bangsa Indonesia menjadi negara berkemajuan, berdaulat dan bermartabat.