Harun Masiku, Djoko Tjandra hingga Sidang Etik Ketua KPK

Oleh: Aiman Witjaksono  

Pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan memiliki agenda yang padat. Bukan hanya soal tunggakan kasus Harun Masiku yang masih gagal ditangkap, adapula rencana sidang etik Pimpinan KPK, akibat menggunakan Heli mewah untuk keperluan pribadi, ziarah ke makam orang tuanya di Baturaja, Sumatera Selatan. Pekan terdekat dengan jadwal pekat.

Setelah heboh karena terekam kamera pada 7 Januari 2020, di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Jejak keberadaan buronan yang dipercaya bisa membuka Kotak Pandora sejumlah nama Pejabat yang terlibat, kini tak jelas arah!

Bahkan terakhir tersebar kabar, Harun Masiku telah ditembak mati.

Pernyataan ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi III DPR (Fraksi Partai Demokrat) Benny Kabur Harman. Kala itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan keberadaan eks caleg PDI-P, Harun Masiku kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ia bahkan menyebut ada spekulasi Harun dibunuh. "Akibat situasi ini ada tiga spekulasi di tengah publik . Apakah Harun Masiku sudah ditembak mati. Sangat mungkin!" kata Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Pernyataan ini diperkuat Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dalam program AIMAN KompasTV yang tayang pada Senin (11/5/2020) merasa bahwa ungkapan Benny K. Harman itu bisa saja terjadi.

Menurutnya itu langkah paling mudah untuk menyembunyikan kasus di balik pencarian Harun Masiku.

"Secara matinya kan macem-macem paling gampang ya ditembak mati," ujar Boyamin.

Tapi sekali lagi ini hanya spekulasi, benar atau tidak tentu ada di hasil penyelidikan penegak hukum yang menangani, dalam hal ini KPK. Apa kabar Harun Masiku?

Sorotan KPK, dari Harun ke Sidang Etik Firli Bahuri

Tak hanya soal Harun Masiku. Pekan ini juga akan digelar tiga sidang etik. Di antaranya adalah kasus yang paling populer, yakni dengan terlapor Ketua KPK, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Firli Bahuri.

Saya menanyakan semua ini saat saya mendapat kesempatan wawancara dengan salah satu Pimpinan KPK, yang belum lama ini banyak diberitakan terkait insiden dengan Putra Politisi senior PAN, Amien Rais, Mumtaz Rais atas kejadian Mumtaz yang nekat menggunakan Telepon Seluler saat Pesawat sedang mengisi bahan bakar.

Pimpinan KPK dan Putra Politisi Senior

Nawawi pun menegur Mumtaz tanpa menginformasikan siapa dia sesungguhnya. Sebaliknya sang putra Politis justru menghardik dengan mengataka, "Kamu Siapa?"  Nawawi tanpa menyebut jabatannya, hanya berkata, “Saya penumpang yang juga punya hak atas rasa aman dan wajib untuk mengingatkan!"

Belakangan diketahui yang ditegur Mumtaz adalah Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango. Mumtaz akhirnya membuat pernyataan permohonan maaf. Informasi ini sempat ramai mengisi lini masa media sosial hingga media arus utama.

Bagaimana KPK memandang dua kasus di atas; gagalnya membawa buron Harus Masiku dan membawanya ke ruang tahanan KPK serta dugaan Pelanggaran Etik sang Ketua.

Atas jawaban ini, Nawawi menjelaskan, Bahwa tim KPK masih terus bekerja untuk mencari keberadaan Harun Masiku dan menangkapnya. Tentu ada kendala menjadi hal yang wajar.

Saya kembali menanyakan, apakah ada penolakan di dalam tubuh KPK untuk segera menangkap Harun Masiku?

Nawawi menjelaskan proses yang terjadi di internal KPK terkait dengan bagaimana proses penangkapan buron dilakukan. Meskipun tidak secara gamblang menjawab, tapi siratan bahwa ada kesan tantangan dinamika internal di KPK, sulit untuk dikesampingkan.

Jawaban lengkap Nawawi akan ditayangkan di Program AIMAN, yang akan tayang setiap hari Senin, Pukul 8 malam di KompasTV.

Lalu soal sidang etik Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri, Nawawi tanpa diduga mengungkapkan, bahwa sidang etik pertama kali dalam sejarah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas (DEWAS) KPK, justru harus menunjukkan obyektivitas Dewas.

"Ini momen untuk menunjukkan, bahwa Dewas bekerja secara obyektif!" Kata Nawawi.

Jawaban Mengejutkan Pimpinan KPK, Nawawi

Tak berhenti di sini, Nawawi juga dengan lugas menyatakan terkait tantangan kasus yang melibatkan dugaan para penegak hukum, selayaknya ditangani oleh KPK!

Saya mengejar pernyataan ini, dengan pertanyaan, Apakah yang dimaksud Pak Nawawi adalah Kasus Djoko Tjandra di Mabes Polri yang telah menetapkan 2 Perwira Tinggi Polisi jadi tersangka, dan kasus Pinangki di Kejaksaan Agung, semuanya harus ditangani oleh KPK?

Singkat dan jelas jawaban Nawawi, "seharusnya dua kasus ini, KPK yang menangani!"

Atas jawaban cukup revolusioner ini, saya kembali menanyakan kepada sang Pimpinan KPK.
 

Biasanya Pimpinan KPK yang nekat seperti Anda ini, ujung-ujungnya akan jadi tersangka, Anda sudah siap Pak Nawawi?

Tanpa senyum ia menjawab, “Saat saya masuk ke tempat ini, semua risiko harus saya siap menerimanya!"

Kita lihat perkembangan atas ketiga kasus yang banyak menyita perhatian ini.

Bagaimana kelanjutannya. Memang ada prinsip, katakan kebenaran, sekalipun itu pahit. Keadilan harus dijalankan, Nurani publik tak boleh diusik.

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!