Krisis Politik Korea Selatan Memanas, Upaya Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol Gagal

SEOUL, KOMPAS.TV – Krisis politik di Korea Selatan mencapai babak baru yang dramatis pada Jumat (3/1/2025) ketika para penyidik dari Badan Penyelidikan Korupsi untuk Pejabat Tinggi terpaksa menghentikan upaya penangkapan Presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol.

Ketegangan memuncak setelah pasukan keamanan presiden memblokir akses ke kediamannya selama hampir enam jam.

Langkah penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan pengadilan Seoul terkait tuduhan pemberontakan yang dilakukan Yoon.

Namun, perlindungan ketat dari pasukan keamanan presiden membuat pelaksanaan surat perintah itu menjadi mustahil.

“Kami sangat menyesalkan sikap tersangka yang tidak mematuhi proses hukum,” kata lembaga antikorupsi itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Associated Press.

Baca Juga: Ancaman Bentrokan Warnai Potensi Penahanan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Ketegangan di Kediaman Presiden

Ketegangan dimulai ketika tim penyidik mendekati kediaman resmi presiden di tengah penjagaan ketat. Mereka diadang oleh barikade kendaraan dan sekitar 200 personel keamanan presiden.

Meskipun tiga penyidik diizinkan mendekat hingga radius 200 meter, mereka gagal memastikan keberadaan Yoon di dalam.

“Perlindungan pasukan keamanan presiden tidak memberi wewenang untuk menghalangi perintah pengadilan,” kata Park Seong-bae, seorang ahli hukum pidana.

Ia menambahkan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penghalangan terhadap proses hukum.  

Di luar kediaman, ribuan pendukung Yoon berkumpul, membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat. Mereka meneriakkan slogan untuk melindungi Yoon, meski suhu udara sangat dingin.  

Kasus Yoon Suk Yeol ini bermula pada awal Desember, ketika dirinya mengumumkan darurat militer untuk menghadapi parlemen yang didominasi oposisi.