Menurut Nousha Kabawat dari International Center for Transitional Justice, pelanggaran seperti ini dapat dihukum berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.
Proses hukum di ICC dapat dimulai melalui rujukan dari negara pihak, UNSC, atau penyelidikan independen oleh Jaksa ICC. Tahapan proses mencakup penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga persidangan.
Namun, Kabawat mengingatkan bahwa proses ini dapat memakan waktu bertahun-tahun, tergantung pada kerja sama negara-negara untuk mengekstradisi tersangka.
Selain ICC, Assad dapat diadili melalui pengadilan khusus, pengadilan domestik, atau berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Beberapa negara, seperti Prancis dan Swiss, telah memulai proses hukum terhadap Assad.
Baca Juga: Putin Akhirnya Buka Suara atas Jatuhnya Rezim Bashar Al-Assad di Suriah: Ini Bukan Kekalahan Rusia
“Keberadaan bukti yang kuat memungkinkan pengadilan domestik maupun internasional untuk mengadili Assad,” ujar Oralli.
Proses hukum terhadap Assad dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas, melindungi hak-hak korban, serta memulai rekonsiliasi di Suriah.
Fadel Abdulghany dari Syrian Network for Human Rights menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya harus ditujukan kepada Assad, tetapi juga kepada para pejabat lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
“Pengadilan ini akan menjadi langkah penting dalam rekonstruksi Suriah pasca-konflik,” tambah Kabawat.
Kini, Assad yang kehilangan kekuasaan disebut tidak lagi bernilai strategis bagi Rusia.
“Assad justru menjadi beban bagi sekutunya. Mereka harus membuka lembaran baru dengan menyerahkan Assad ke pengadilan,” ujar Abdulghany.
Pengadilan terhadap Assad, menurut para pakar, akan menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan internasional sekaligus langkah menuju keadilan bagi rakyat Suriah.
Baca Juga: Presiden Rusia Putin: Israel ‘Terima Manfaat’ dari Kejatuhan Rezim Al Assad di Suriah
Sumber : Anadolu
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.