Sempat Bungkam, Media Korea Utara Kini Ejek Presiden Korea Selatan usai Kisruh Darurat Militer

Yoon kemudian meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab secara hukum maupun politik.  

Namun, krisis ini tak kunjung mereda. Di Ibu Kota Seoul, para demonstran, terutama dari kalangan muda, terlihat membawa spanduk dan stik cahaya K-pop sebagai simbol penolakan mereka.

Baca Juga: Mantan Menhan Korsel Melakukan Percobaan Bunuh Diri di Tengah Penyelidikan Kisruh Darurat Militer

Dari sisi politik, Partai Demokrat, partai oposisi utama, telah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Yoon, meski langkah tersebut gagal pekan lalu karena tak memenuhi kuorum. 

Mereka pun akan kembali mengajukan mosi pemakzulan pada Kamis (12/12/2024) besok dengan pemungutan suara dilakukan pada Sabtu (14/14/2024).

Jika pemakzulan berhasil, Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih sementara kepemimpinan negara. 

Keputusan akhir akan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang akan menentukan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dipulihkan jabatannya.  

Yoon juga menghadapi penyelidikan pidana atas dugaan pengkhianatan. Ia dikenai larangan bepergian ke luar negeri oleh kejaksaan. 

Untuk memastikan investigasi berjalan adil, parlemen telah mengesahkan undang-undang baru yang memungkinkan pembentukan tim penyelidik independen.  

Pengaruh Yoon dalam pemerintahan dan partai pendukungnya juga terus melemah. 

Ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Han Dong-hoon, telah meminta Yoon untuk mundur dari urusan negara hingga proses transisi kekuasaan selesai. Namun, jadwal pasti untuk pengunduran dirinya masih belum jelas.

Baca Juga: Pekan Lalu Gagal, Oposisi Utama Korea Selatan Ajukan Pemakzulan Baru Terhadap Presiden Yoon Suk-yeol