PM Jepang Cari Mitra Baru usai Koalisi yang Berkuasa Kehilangan Kursi Mayoritas di Parlemen

TOKYO, KOMPAS.TV — Koalisi pemerintahan Jepang kehilangan mayoritas kursi di Majelis Rendah setelah pemilihan pada Minggu (27/10/2024), memberikan pukulan besar bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang kini harus mencari dukungan tambahan di luar koalisi untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Kehilangan mayoritas kursi ini menunjukkan kejatuhan kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Skandal dana gelap yang melibatkan LDP dianggap menjadi faktor utama di balik kemerosotan suara, menandai perubahan besar dari dukungan yang membantu partai ini kembali berkuasa pada 2012 setelah sempat kalah.

Koalisi pemerintahan mengamankan 215 dari total 465 kursi di majelis, jauh menurun dari 288 kursi sebelumnya dan gagal mencapai target mayoritas.

Jika Ishiba mengizinkan mantan anggota parlemen yang mencalonkan diri sebagai independen kembali ke LDP, itu tidak akan cukup untuk mengembalikan mayoritas koalisi di majelis rendah yang berpengaruh ini.

Partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), berhasil mendapatkan tambahan kursi secara signifikan, menampilkan diri sebagai alternatif atas partai berkuasa yang dipandang "tercelup dalam dana gelap". CDPJ berhasil mengamankan 148 kursi, naik tajam dari 98 kursi sebelumnya.

Beberapa partai oposisi yang memperoleh suara signifikan menyatakan penolakan untuk berkoalisi dengan blok pemerintahan. Hal ini membuat posisi Ishiba semakin sulit dalam menggalang dukungan yang cukup.

Ishiba menggambarkan hasil pemilu ini sebagai "berat". Ia menyatakan, “Kami gagal mendapatkan pemahaman publik”, merujuk pada skandal dana gelap yang melibatkan partainya. Meski begitu, Ishiba menyatakan harapannya untuk terus memimpin pemerintahan guna menerapkan kebijakan koalisi.

Hanya delapan hari setelah menjabat pada 1 Oktober, Ishiba memutuskan untuk membubarkan majelis rendah yang berpengaruh dan mengadakan pemilihan umum. Langkah ini ternyata berbalik merugikan dirinya.

Skandal tersebut semakin memanas di hari-hari terakhir kampanye ketika terungkap bahwa partai memberikan dana sebesar 20 juta yen (sekitar Rp2,8 miliar) kepada beberapa kandidat independen yang terlibat skandal dan tidak didukung partai secara resmi. Para pemimpin oposisi dengan cepat mengkritik LDP yang dituduh secara diam-diam mendukung kandidat tersebut.

Baca Juga: Hari Ini Jepang Gelar Pemilu Dini Untuk Pilih Parlemen Baru

Ketua Partai Komeito, Keiichi Ishii, yang baru menjabat sebulan lalu, mengalami kekalahan dalam pemilihan ini, menjadi kepala koalisi pertama yang mengalami kekalahan sejak 2009. Komeito, partai yang didukung oleh organisasi Buddhis Soka Gakkai, memenangkan 24 kursi, turun dari 32 kursi sebelum pemilihan.

Beberapa menteri dari LDP juga kalah dalam pemilu ini, termasuk Menteri Pertanian Yasuhiro Ozato dan Menteri Kehakiman Hideki Makihara, yang dikalahkan oleh kandidat oposisi.

Partai Demokrat Konstitusional Jepang berhasil meningkatkan perolehan kursi mereka hingga mencapai 148 kursi. Yoshihiko Noda, Ketua CDPJ, menyatakan bahwa hasil ini mencerminkan pilihan pemilih yang menginginkan partai yang lebih baik untuk mendorong reformasi politik.

Meski memiliki opsi untuk mencari dukungan dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) yang berhasil melipatgandakan kursinya menjadi 28, pemimpin DPP, Yuichiro Tamaki, telah menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan. Selain itu, Partai Inovasi Jepang juga menolak bekerja sama dengan LDP dan Komeito.

Tingkat partisipasi pemilih berada di angka 53,84 persen, turun sekitar 2 poin persentase dari pemilu sebelumnya di 2021 dan menjadi yang terendah ketiga sejak era pascaperang. Di sisi lain, jumlah legislator perempuan mencapai 73 orang, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam pemilihan kali ini, setiap pemilih memberikan dua suara — satu untuk memilih kandidat di daerah pemilihan tunggal dan satu lagi untuk memilih partai dalam bagian perwakilan proporsional.

Ishiba sebelumnya berjanji untuk memprioritaskan pengurangan dampak negatif inflasi bagi masyarakat, meningkatkan pertahanan Jepang terhadap ancaman keamanan dari negara tetangga, serta memperkuat ekonomi regional dan ketahanan bencana.

Namun, skandal dana ini terus menghantui LDP sejak akhir 2023 dan menurunkan dukungan publik, yang akhirnya memaksa Fumio Kishida, pendahulu Ishiba, untuk mundur dari pencalonan kembali sebagai ketua partai.

Hasil pemilu ini akan menjadi tantangan berat bagi Ishiba untuk membangun kembali LDP sebelum pemilu Majelis Tinggi musim panas mendatang. Para analis menilai hasil ini membuat hampir mustahil bagi Ishiba untuk memenuhi janjinya mengajukan proposal revisi Konstitusi Jepang di parlemen sebelum referendum nasional, yang membutuhkan persetujuan mayoritas dua pertiga di Diet.