Indonesia Resmi Jadi Mitra Geng Rusia-China, Menlu: Bukan Berarti Kita Berpihak pada Kubu Tertentu

KAZAN, KOMPAS TV – Indonesia mengumumkan keinginannya untuk bergabung dalam aliansi BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 OKTOBER 2024, dan kini berstatus Mitra BRICS bersama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. 

BRICS didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Pada 1 Januari 2024, Mesir, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Ethiopia resmi menjadi anggota penuh.

Dengan pengumuman ini, proses bagi Indonesia untuk menjadi anggota BRICS telah resmi dimulai, sebuah langkah yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi Barat.

Menlu RI Sugiono menegaskan bergabungnya Indonesia dalam BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. "Bukan berarti kita berpihak pada kubu tertentu, tetapi kita berpartisipasi aktif di berbagai forum,” kata Sugiono.

Pernyataan Sugiono muncul tidak lama setelah laporan bahwa Indonesia termasuk dalam 13 negara mitra baru BRICS, di mana tiga di antaranya merupakan anggota ASEAN yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Sugiono juga mencatat bahwa agenda utama BRICS sangat sejalan dengan prioritas Kabinet Merah Putih, seperti ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menjadi salah satu alasan penting di balik keputusan Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam aliansi ini.

BRICS, awalnya dibentuk sebagai respons terhadap dominasi Barat di kancah global, menggabungkan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. 

Aliansi ini juga baru-baru ini memperluas keanggotaannya dengan masuknya Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, meskipun Arab Saudi belum secara resmi bergabung meski sudah menerima undangan.

Baca Juga: Putin Usulkan Pembentukan Platform Ekonomi BRICS yang Bebas dari Dominasi Negara Lain

Mewakili Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono hadir sebagai Utusan Khusus dan menegaskan posisi Indonesia terkait penolakan terhadap penjajahan dan penindasan. 

Dalam pernyataannya, Sugiono secara khusus menyoroti situasi di Palestina dan Lebanon, menyampaikan bahwa Indonesia “tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab.” Indonesia menyerukan gencatan senjata, penegakan hukum internasional, dan dukungan berkelanjutan bagi pemulihan di Gaza.