Junta Militer Myanmar yang Terpojok Tawarkan Perdamaian ke Kelompok Perlawanan, Langsung Ditolak

Mereka menambahkan junta militer Myanmar tak memiliki otoritas untuk melakukan pemilihan.

Sementara itu, Persatuan Nasional Karen (KNU), yang telah selama sedekade berperang melawan junta militer untuk otonomi yang lebih besar di perbatasan dengan Thailand, menegaskan perdamaian itu hanya bisa terjadi jika militer sepakat dengan tujuan politik bersama.

“Yang pertama, taka da partisipasi militer di politik masa depan. Kedua (militer) harus sekapat dengan konstitusi demokratik federal,” kata Juru Bicara KNU Padoh Saw Taw Nee.

“Yang ketiga mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tak ada pengampunan,” ujarnya.

Ia mengatakan jika junta tak setuju dengan permintaan tersebut, KNU akan terus memberikan tekanan baik secara militer dan politik.

Junta militer Myanmar menyorongkan perdamaian pada Kamis (26/9/2024), setelah berperang di berbagai front, berusaha membendung pemberontakan yang meluas.

Beberapa laporan menyebut junta militer Myanmar kini hanya menguasai kurang dari setengah wilayah Myanmar.

Pada Juni, aliansi tiga kelompok etnis kembali melancarkan serangan terhadap junta militer Myanmar.

Baca Juga: Israel Lakukan Serangan untuk Bunuh Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, Bagaimana Kondisinya?

Mereka merebut wilayah di sepanjang jalan raya utama menuju Provinsi Yunnan, China, yang berbatasan dengan Myanmar.

Pertempuran di dekat perbatasan negara bagian Shan telah menghalangi rencana ambisius China yang menghubungkan negaranya yang terkurung daratan di barat daya ke Samudera Hindia lewat Myanmar.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dilaporkan telah menyampaikan peringatan kepada pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, saat berkunjung bulan lalu.