Uni Eropa Siap Hadapi Perang Ukraina Tanpa Amerika Serikat, Pinjaman Rp600 Triliun Sudah Disiapkan

Tawaran mereka sebesar Rp600 triliun dalam bentuk pinjaman hampir mencakup seluruh bagian yang seharusnya disumbang oleh Amerika Serikat.

Amerika Serikat ingin memastikan aset-aset Rusia dibekukan setidaknya selama tiga tahun untuk menjamin pendapatan yang dihasilkan. Namun, Hungarian, anggota Uni Eropa, bersikeras bahwa pembekuan hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. 

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, menganggap dirinya sebagai pembawa damai, tetapi kedekatannya dengan Putin membuat beberapa negara anggota Uni Eropa merasa tidak nyaman.

Namun, 26 negara anggota Uni Eropa lainnya merasa harus bertindak sekarang karena waktu terus berjalan.

Baca Juga: AS Akan Kirim Bantuan Senjata Senilai Rp5,7 Triliun ke Ukraina, Termasuk Bom Klaster Jarak Menengah

Aliansi yang Terus Berkembang dengan Amerika Serikat

Pemilihan umum AS tinggal beberapa minggu lagi, dan negara-negara Eropa waspada terhadap ketidakpastian yang dibawa Trump. 

Mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai skenario, seperti kenaikan tarif yang pernah memukul ekonomi Eropa saat Trump berkuasa dulu. 

Namun, mereka juga melihat Partai Demokrat yang saat ini lebih fokus pada masalah dalam negeri.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act) yang dibuat Biden membuat para pemimpin Eropa marah karena kebijakan tersebut lebih menguntungkan produk-produk Amerika. 

Baik Demokrat maupun Republik, fokus kebijakan luar negeri AS saat ini lebih tertuju pada China dan perang di Timur Tengah, sementara mereka sibuk dengan kampanye pemilu.

Uni Eropa berharap jika Kamala Harris, yang saat ini menjabat Wakil Presiden AS, terpilih sebagai presiden, dia akan melanjutkan program pinjaman seperti yang telah direncanakan. Ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan Uni Eropa. 

Namun hal itu masih belum pasti, dan para anggota UE merasa posisi Ukraina terlalu rapuh untuk menunda tindakan.

Tahun lalu, penundaan politik di Kongres AS terkait paket bantuan senilai $60 miliar atau sekitar Rp912 triliun menyebabkan tentara Ukraina kekurangan senjata dan amunisi selama berbulan-bulan, yang berdampak langsung di medan perang, menurut Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Baca Juga: Uni Eropa Desak Negara Pemasok Senjata Izinkan Ukraina Menyerang Jauh ke dalam Wilayah Rusia

Bergerak untuk Kebutuhan Mendesak

Membantu Ukraina secara militer adalah tantangan besar bagi negara-negara Eropa. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri, dan tidak bisa menandingi superioritas AS dalam hal transportasi, logistik, dan peralatan, meski ada kemajuan dalam memperkuat industri pertahanan untuk memasok senjata dan amunisi.

Namun, Uni Eropa sebagai blok perdagangan terbesar di dunia memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. 

Mereka telah memberikan bantuan sekitar Rp2.200 triliun kepada Ukraina sejak invasi skala penuh dimulai. 

Dalam beberapa minggu ke depan, tampaknya mereka siap memberikan puluhan triliun rupiah lagi, meskipun bergerak sendirian bukanlah kebiasaan mereka.

“Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dengan presiden barunya nanti,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell, Selasa lalu. Namun, dia menegaskan, “Selama Ukraina ingin bertahan, kita harus mendukung mereka. Jika tidak, kita akan membuat kesalahan sejarah.”

Pemerintahan Biden mengumumkan pada hari Rabu bahwa AS akan mengirimkan paket bantuan militer besar-besaran kepada Ukraina, termasuk bom tandan, berbagai roket, artileri, dan kendaraan lapis baja. 

Seorang pejabat AS juga mengatakan miliaran dolar bantuan tambahan akan dikirim dalam beberapa bulan mendatang.

Sementara itu, pembahasan mengenai kontribusi UE dalam paket pinjaman G7 akan menjadi agenda utama dalam pertemuan puncak para pemimpin blok tersebut di Brussels pada 17-18 Oktober mendatang.