Mahkamah Agung Venezuela Akui Klaim Maduro Menangi Pemilu Presiden

CARACAS, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung Venezuela, Kamis (22/8/2024) waktu Caracas, mendukung klaim Presiden Nicolas Maduro yang menyatakan dirinya memenangi pemilu presiden bulan lalu.

Mahkamah Agung menyebut penghitungan suara yang dipublikasikan secara daring, yang menunjukkan Maduro kalah telak, adalah palsu.

Putusan tersebut dinilai sebagai upaya terbaru Maduro untuk meredam protes dan kritik internasional yang muncul setelah pemilu pada 28 Juli lalu.

Maduro yang mengeklaim sebagai seorang sosialis, berupaya untuk meraih masa jabatan ketiga selama enam tahun.

Mahkamah Agung yang dipenuhi loyalis Maduro, hampir tidak pernah mengeluarkan putusan yang menentang pemerintah.

Putusan mahkamah yang dibacakan pada Kamis lalu dalam acara yang dihadiri para pejabat tinggi dan diplomat asing, dikeluarkan sebagai tanggapan atas permintaan Maduro agar dilakukan peninjauan ulang terhadap penghitungan suara yang menunjukkan ia menang dengan selisih lebih dari 1 juta suara.

Koalisi oposisi utama menuduh Maduro berusaha mencuri suara. Relawan oposisi mengeklaim berhasil mengumpulkan salinan hasil penghitungan suara dari 80 persen dari 30.000 tempat pemungutan suara di seluruh negeri.

Mereka mengeklaim kandidat oposisi, Edmundo Gonzalez, menang dengan selisih lebih dari 2 banding 1.

Baca Juga: Venezuela Panas, Oposisi Klaim Punya Bukti Mereka Menang Pemilu Presiden

Dilansir Associated Press, lembar hasil resmi yang dicetak oleh setiap mesin pemungutan suara dilengkapi kode QR, sehingga siapa pun dapat dengan mudah memverifikasi hasilnya, dan hampir tidak mungkin dipalsukan.

“Upaya untuk menggiring hasil ke ranah hukum tidak mengubah kebenaran: kami menang telak dan kami punya bukti penghitungan suara untuk membuktikannya,” klaim Gonzalez sambil berdiri di depan bendera Venezuela dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.

Putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan temuan para ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Carter Center yang diundang untuk mengawasi pemilu.

Kedua lembaga tersebut menyatakan hasil yang diumumkan otoritas kurang kredibel.

Secara khusus, para pengamat mencatat otoritas tidak merilis rincian hasil dari setiap 30.000 tempat pemungutan suara, seperti yang biasa dilakukan pada hampir setiap pemilu sebelumnya.

Pemerintah mengeklaim - tanpa bukti - bahwa serangan siber dari luar negeri yang dilakukan oleh peretas dari Makedonia Utara menyebabkan penundaan dalam penghitungan suara pada malam pemilu dan publikasi hasil yang terperinci.

Baca Juga: Nicolas Maduro Terpilih Lagi Jadi Presiden Venezuela, Oposisi Belum Bisa Terima Hasil Pemilu

Gonzalez adalah satu-satunya dari 10 kandidat yang tidak berpartisipasi dalam audit Mahkamah Agung, suatu fakta yang dicatat oleh para hakim yang dalam putusannya menuduhnya mencoba menyebarkan kepanikan.

Diplomat yang juga didukung tokoh oposisi kuat, Maria Corina Machado, itu bersembunyi setelah pemilu.

Sementara pasukan keamanan menangkap lebih dari 2.000 orang dan menindak demonstrasi yang muncul secara spontan di seluruh negeri untuk memprotes hasil pemilu tersebut.

Sejumlah pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat serta beberapa sekutu Maduro, mendesak otoritas untuk merilis rincian lengkap hasil pemilu.

Gabriel Boric, presiden Chile yang berhaluan kiri dan salah satu kritikus utama langkah pemilu Maduro, mengkritik keras sertifikasi Mahkamah Agung.

“Hari ini, TSJ (Mahkamah Agung) Venezuela akhirnya mengukuhkan penipuan tersebut,” ujarnya di akun X, merujuk pada inisial Mahkamah Agung.

“Rezim Maduro jelas menyambut dengan antusias putusan ini... tak diragukan lagi kita sedang menghadapi kediktatoran yang memalsukan pemilu.”