5 Fakta Afghanistan selama 3 Tahun Taliban Berkuasa: Berhasil Jalin Hubungan dengan China dan Rusia

KABUL, KOMPAS.TV – Sudah tiga tahun sejak Taliban mengambil alih Afghanistan. Mereka telah beralih dari gerakan pemberontakan menjadi penguasa, menerapkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam, dan berusaha memperkuat klaim legitimasi mereka sebagai penguasa sah negara itu.

Meskipun belum ada pengakuan internasional sebagai pemerintah resmi Afghanistan, Taliban berhasil menjalin pertemuan tingkat tinggi dengan kekuatan regional l seperti China dan Rusia. 

Mereka bahkan menghadiri pembicaraan yang disponsori oleh PBB, sementara perempuan Afghanistan dan masyarakat sipil tidak diberikan tempat. Bagi Taliban, ini adalah kemenangan besar karena mereka melihat diri mereka sebagai satu-satunya wakil sah negara itu.

Tidak ada tantangan dalam negeri yang berarti terhadap kekuasaan mereka, dan tidak ada minat dari luar negeri untuk mendukung perlawanan. Perang di Ukraina dan Gaza menyita perhatian komunitas internasional, dan Afghanistan tidak lagi dianggap sebagai ancaman teror yang sama seperti dulu. Namun, tantangan tetap ada.

Berikut adalah lima hal yang perlu diketahui tentang Taliban saat berkuasa.

Baca Juga: Taliban Tolak Akui Keabsahan Sederet Misi Diplomatik dan Konsuler Afghanistan di Luar Negeri

Perang Budaya dan Imbalan

Pemimpin tertinggi Taliban berada di puncak sistem pemerintahan yang menyerupai piramida sebagai teladan kebajikan. Di satu sisi, ada masjid dan ulama. Di sisi lain, ada pemerintahan Kabul yang melaksanakan keputusan para ulama dan bertemu dengan pejabat asing.

"Ada berbagai tingkatan ekstremisme, dan Taliban adalah koalisi yang tidak nyaman antara garis keras dan pragmatis politik. Ini membuat mereka terjebak dalam perang budaya," kata Javid Ahmad, seorang peneliti di Middle East Institute.

Kebijakan yang paling kontroversial kecil kemungkinannya untuk diubah selama pemimpin tertinggi Hibatullah Akhundzada masih berkuasa, sementara pemimpin tertinggi biasanya memimpin sampai meninggal dunia.

Menurut Ibraheem Bahiss dari Crisis Group's South Asia Program, harapan bahwa perbedaan pendapat bisa memecah Taliban adalah angan-angan belaka.

"Taliban bersatu dan akan tetap menjadi kekuatan politik selama bertahun-tahun. Mereka memerintah sebagai satu kelompok, mereka berperang sebagai satu kelompok."

Untuk menjaga kohesi dan memastikan disiplin, Taliban yang sudah berpengalaman dipindahkan dari medan perang ke birokrasi, mendapatkan posisi tinggi di pemerintahan dan provinsi.

"Kita harus memberi mereka imbalan atas peran penting yang mereka mainkan dalam perlawanan," kata Ahmad. Imbalan lainnya bisa berupa kendali penuh atas pengelolaan suatu provinsi, izin untuk memiliki istri ketiga atau keempat, mobil pikap baru, bagian dari pungutan bea cukai, atau kunci rumah.

Baca Juga: Rusia Bakal Hapus Taliban dari Daftar Teroris, Kabul Sambut Baik

Mengelola Negara

Bahiss menyebut pemerintahan Taliban sebagai "pemerintahan Afghanistan terkuat dalam sejarah modern. Mereka bisa menerbitkan dekret sampai ke tingkat desa."

Pegawai negeri sipil menjaga negara tetap berjalan dan lebih mungkin memiliki pendidikan formal atau teknis. Namun, Taliban yang memimpin lembaga-lembaga sipil tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menjalankan institusi-institusi tersebut.

"Kualifikasi mereka berasal dari Tuhan," kata Ahmad.

Legitimasi Taliban untuk memerintah tidak berasal dari rakyat Afghanistan, tetapi dari interpretasi mereka terhadap agama dan budaya, kata Leena Rikkila Tamang dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Jika sebuah pemerintahan didefinisikan oleh kepercayaan dan dukungan warganya, pengakuan dari kekuatan internasional, serta legitimasi melalui proses seperti pemilihan umum, maka Taliban tidak memenuhi syarat sebagai pemerintah, tambahnya.

Baca Juga: Usai Kekeringan 3 Tahun, Afghanistan Diterpa Banjir akibat Musim Hujan Tak Biasa, 300 Tewas

Menjaga Perekonomian Tetap Berjalan

Ekonomi Afghanistan semakin melemah. Pada tahun 2023, bantuan asing masih menyumbang sekitar 30% dari PDB negara ini.

PBB telah mengirimkan setidaknya $3,8 miliar atau setara Rp59 triliun untuk mendanai organisasi bantuan internasional selama tiga tahun terakhir. 

Amerika Serikat (AS) tetap menjadi donor terbesar, mengirimkan lebih dari $3 miliar atau Rp46 triliun dalam bentuk bantuan sejak Taliban mengambil alih.