Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM oleh Ukraina, PBB Minta Akses Masuk Kursk Rusia

JENEWA, KOMPAS.TV - Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) meminta akses masuk ke wilayah Kursk, Rusia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Ukraina. Hal ini disampaikan oleh juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, kepada Sputnik, Selasa (13/8/2024).

Shamdasani menegaskan, tanpa akses langsung ke Kursk, sangat sulit bagi PBB untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang situasi di sana.

Permintaan ini diajukan setelah OHCHR menerima surat dari pejabat Rusia, Tatyana Moskalkova. 

Dalam suratnya, Moskalkova mendesak PBB untuk mengecam tindakan terorisme yang diduga dilakukan Ukraina di Kursk. Hal ini juga disampaikan oleh juru bicara OHCHR lainnya, Elizabeth Throssell.

Sejauh ini, PBB telah memastikan bahwa setidaknya empat warga sipil Rusia tewas akibat serangan Ukraina di Kursk. 

Korban-korban tersebut telah diidentifikasi, kata Shamdasani. Selain itu, beberapa warga sipil lainnya, termasuk petugas medis dan seorang jurnalis, dilaporkan terluka. Namun, detail dari setiap kejadian belum sepenuhnya jelas.

Pada Minggu, 11 Agustus, Moskalkova mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta PBB untuk mengutuk serangan Ukraina di Kursk.

Baca Juga: Komandan Militer Ukraina Klaim Pasukannya Kuasai 1.000 Kilometer Persegi Wilayah Kursk Rusia

Pekan lalu, pasukan Ukraina melintasi perbatasan Rusia dan melancarkan serangan di wilayah Kursk. 

Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi serangan ini dengan menyebutnya sebagai provokasi besar-besaran dan menuduh Ukraina menyerang sasaran-sasaran sipil secara membabi buta.

Sementara itu, Ukraina pada Selasa mengatakan mereka tidak berminat menguasai wilayah di perbatasan Rusia, termasuk Kursk, meskipun mereka melancarkan serangan di sana pekan lalu yang memicu evakuasi massal di beberapa daerah perbatasan.

"Saya ingin menekankan, tidak seperti Rusia, Ukraina tidak menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kami tidak tertarik menguasai wilayah Kursk, tapi kami ingin melindungi rakyat kami," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Heorhii Tykhyi, dalam konferensi pers di Kiev.