Cuitan Elon Musk Dinilai Picu Kerusuhan, Pemerintah Inggris Desak Bos Tesla Lebih Bertanggung Jawab

LONDON, KOMPAS.TV — Pemerintah Inggris mendesak Elon Musk untuk bertindak lebih bertanggung jawab setelah serangkaian cuitan provokatif di platform media sosialnya, X, karena dinilai berpotensi memperburuk situasi kerusuhan sosial yang sedang melanda negara tersebut.

Seperti diketahui, berbagai kerusuhan telah mengguncang beberapa kota besar di Inggris selama lebih dari seminggu terakhir.

Menteri Kehakiman Inggris Heidi Alexander, Selasa (6/8/2024), menyampaikan kritik tajam terhadap Musk yang sebelumnya menuliskan bahwa "perang saudara tidak dapat dihindari" di Inggris. 

Menurut Alexander, pernyataan semacam ini sangat tidak dapat diterima dan bisa memperparah situasi.

"Penggunaan bahasa seperti 'perang saudara' sama sekali tidak pantas. Kami sedang menghadapi situasi di mana petugas kepolisian terluka parah dan bangunan-bangunan dibakar. Saya sungguh percaya bahwa setiap orang yang memiliki platform besar harus menggunakan kekuasaannya dengan penuh tanggung jawab," ujar Alexander dalam wawancara dengan Times Radio dikutip dari Associated Press.

Kerusuhan di Inggris, yang disebut-sebut dipicu oleh desas-desus di media sosial terkait insiden penusukan yang menewaskan tiga gadis di sebuah acara tari bertema Taylor Swift pada 29 Juli lalu, telah menyebar ke lebih dari 20 kota dan wilayah, dari Irlandia Utara hingga pesisir selatan Inggris. 

Kelompok-kelompok sayap kanan memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan narasi anti-imigran dan Islamofobia, yang semakin memperparah kerusuhan.

Baca Juga: Wakil Dubes Inggris Tegaskan Kerusuhan Anti-imigran Tidak Mencerminkan Negaranya: Kami Toleran

Perdana Menteri Keir Starmer menyebut kerusuhan ini sebagai aksi "premanisme sayap kanan" dan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku.

Hingga saat ini, sudah lebih dari 400 orang telah ditangkap, dan sekitar 100 di antaranya telah didakwa.

Pada Selasa, seorang pria berusia 18 tahun menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman terkait kerusuhan ini. 

James Nelson, yang terbukti merusak mobil polisi di Bolton pada Minggu lalu, dijatuhi hukuman dua bulan penjara oleh Pengadilan Magistrat Manchester setelah mengaku bersalah atas tuduhan perusakan.

"Pesan ini seharusnya sangat jelas bagi siapa pun yang terlibat dalam kerusuhan ini, baik secara langsung maupun online, bahwa mereka akan diadili dengan cepat. Tidak ada yang seharusnya ikut terlibat dalam kekacauan ini," tegas Starmer.

Elon Musk, yang dikenal dengan komentarnya yang sering memicu kontroversi, tidak tinggal diam dalam perdebatan ini. 

Ia kembali melontarkan kritik terhadap sistem peradilan Inggris, menuduh adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus yang melibatkan komunitas muslim dan aktivis sayap kanan. 

Selain itu, bos Tesla itu juga mengkritik tindakan pemerintah Inggris yang dianggapnya mirip dengan cara Uni Soviet mengendalikan warganya.

Baca Juga: Elon Musk Belum Juga Bikin Pabrik Tesla di Indonesia, Jokowi: Kita Tidak Tergantung pada Satu Merek

Musk juga merespons pernyataan Starmer di X yang menegaskan bahwa pemerintah Inggris tidak akan menoleransi serangan terhadap masjid atau komunitas muslim. 

"Bukankah seharusnya Anda juga peduli atas serangan terhadap semua komunitas?" tulis Musk, yang diikuti dengan unggahan video yang diduga menunjukkan "patroli muslim" menyerang sebuah pub di Birmingham.

Unggahan-unggahan ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para pengamat dan ahli media sosial. 

Stephanie Alice Baker, seorang sosiolog dari City University of London, mengatakan bahwa komentar Musk sering kali memicu perdebatan publik yang lebih luas, di mana para pengikutnya memandang tindakan ini sebagai bagian dari kecerdasannya.

"Pengikut Musk melambangkan kultus wirausahawan..." kata Baker.

"Dengan mempertanyakan konvensi, mereka digambarkan sebagai visioner berbakat, yang dapat memprediksi masa depan dan mewujudkannya. Bagi para penggemar dan pengikutnya, komentar impulsif Musk dianggap sebagai bagian dari kejeniusannya."

Menanggapi situasi yang semakin memanas, pemerintah Inggris mengindikasikan akan memperkuat Undang-Undang Keamanan Online yang telah disahkan tahun lalu. 

Undang-undang ini dirancang untuk memerangi penyebaran informasi yang menyesatkan dan ujaran kebencian di media sosial, tetapi baru akan sepenuhnya diberlakukan pada tahun 2025.

"Kami telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan media sosial, dan beberapa langkah yang sudah mereka ambil seperti penghapusan otomatis informasi palsu patut diapresiasi. Namun, masih banyak yang harus dilakukan," ujar Alexander kepada BBC. 

Baca Juga: Awal Mula Kerusuhan Inggris, Hasutan Anti-imigran dan Anti-Islam Tunggangi Duka Penikaman Anak