Peraih Nobel Muhammad Yunus Ditunjuk Memimpin Pemerintahan Sementara Bangladesh Usai Hasina Lengser

Namun, protes itu segera berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap pemerintahan 15 tahun Hasina, yang oleh media Barat ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, tuduhan pemilihan curang, dan tindakan keras terhadap para lawannya.

Tanggapan kekerasan pemerintah terhadap demonstrasi, yang menewaskan sekitar 300 orang dalam beberapa minggu, hanya memicu protes lebih lanjut.

Langkah cepat untuk memilih Yunus dilakukan setelah pengunduran diri Hasina menciptakan kekosongan kekuasaan dan meninggalkan masa depan yang tidak pasti bagi Bangladesh, yang memiliki sejarah pemerintahan militer, politik yang berantakan, dan berbagai krisis.

Militer memiliki pengaruh besar di negara yang telah mengalami lebih dari 20 kudeta atau upaya kudeta sejak kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1971. Kepala militer Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan pada hari Senin bahwa ia mengambil kendali sementara sambil menunggu pembentukan pemerintahan baru.

Namun, negara tersebut masih menghitung korban dari minggu-minggu kekerasan yang menghasilkan beberapa pertumpahan darah terburuk sejak perang kemerdekaannya. Banyak yang khawatir bahwa kepergian Hasina dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut di negara berpenduduk padat sekitar 170 juta orang, yang sudah menghadapi pengangguran tinggi, korupsi, dan perubahan iklim.

Baca Juga: PM Bangladesh Sheikh Hasina Kabur ke India dan Mundur, Kerusuhan Tewaskan Hampir 300 Jiwa

Kekerasan dalam beberapa hari sekitar pengunduran diri Hasina menewaskan setidaknya 109 orang - termasuk 14 petugas polisi, dan ratusan lainnya terluka, menurut laporan media yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Di distrik Satkhira di barat daya, 596 narapidana dan tahanan melarikan diri dari penjara setelah serangan pada fasilitas tersebut pada Senin malam, lapor United News of Bangladesh.

Duta Besar Uni Eropa untuk Bangladesh, Charles Whitley, mengatakan di platform media sosial X bahwa diplomat Eropa "sangat prihatin" tentang laporan kekerasan anti-minoritas.

Politisi oposisi secara terbuka meminta orang untuk tidak menyerang kelompok minoritas, sementara pemimpin mahasiswa meminta pendukung untuk menjaga kuil Hindu dan tempat ibadah lainnya.

Partai oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh pada Selasa mendesak orang-orang untuk menahan diri dalam apa yang mereka katakan sebagai "momen transisi di jalur demokrasi kita."

"Itu akan mengalahkan semangat revolusi yang menggulingkan rezim ilegal dan otoriter Sheikh Hasina jika orang memutuskan untuk mengambil hukum ke tangan mereka sendiri," tulis Ketua bertindak partai tersebut, Tarique Rahman, di X.

"Saya pikir pemimpin berikutnya dari negara ini harus belajar dari para mahasiswa bahwa jika seseorang menjadi korup, pengkhianat, atau mengambil tindakan apa pun terhadap negara, mereka akan menghadapi nasib yang sama," kata Mohammad Jahirul Islam, seorang mahasiswa di Dhaka.

Hasina, 76, terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari, sebuah pemilihan yang diboikot oleh lawan utamanya. Ribuan anggota oposisi dipenjara sebelum pemungutan suara, dan Amerika Serikat serta Inggris mengecam hasil tersebut sebagai tidak kredibel.

Setelah melarikan diri dari Dhaka, Hasina mendarat pada Senin di lapangan udara militer dekat New Delhi dan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval, lapor surat kabar Indian Express. Dia berencana untuk pergi ke Inggris, kata laporan tersebut.

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan kepada parlemen bahwa Hasina "dengan sangat mendesak meminta persetujuan untuk sementara datang ke India.”