Kompas TV internasional kompas dunia

Peraih Nobel Muhammad Yunus Ditunjuk Memimpin Pemerintahan Sementara Bangladesh Usai Hasina Lengser

Kompas.tv - 7 Agustus 2024, 07:38 WIB
peraih-nobel-muhammad-yunus-ditunjuk-memimpin-pemerintahan-sementara-bangladesh-usai-hasina-lengser
Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus tersenyum saat tiba di pengadilan ketenagakerjaan di Dhaka, Bangladesh, Minggu, 28 Januari 2024. Yunus akan memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah Perdana Menteri lama Sheikh Hasina melarikan diri akibat pemberontakan massal yang menewaskan ratusan orang . (Sumber: AP Photo)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Iman Firdaus

DHAKA, KOMPAS TV - Muhammad Yunus, peraih Nobel, akan memimpin pemerintahan sementara Bangladesh setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri akibat demonstrasi besar-besaran yang menewaskan ratusan orang. Demonstrasi akibat pembatasan kuota pegawai pemerintah itu  mendorong negara Asia Selatan itu ke ambang kekacauan.

Keputusan pengangkatan Yunus  diumumkan Rabu dini hari (7/8/2024), oleh Joynal Abedin, sekretaris pers Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh panglima militer, penyelenggara protes mahasiswa yang menggulingkan Hasina, pemimpin bisnis terkenal, dan anggota masyarakat sipil.

Yunus, lawan politik lama Hasina, diharapkan segera kembali dari Paris, di mana ia sedang memberi saran kepada penyelenggara Olimpiade, menurut laporan media.

Yunus adalah ekonom dam banker yang  dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006 atas karyanya mengembangkan pasar mikro kredit. Dia dikenal karena membawa ribuan orang keluar dari kemiskinan melalui Grameen Bank, yang ia dirikan pada tahun 1983.

Salah satu programnya yang terkenal adalah memberikan pinjaman kecil kepada para pebisnis yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank biasa.

Anggota lain dari pemerintahan baru akan ditentukan segera, setelah diskusi dengan partai politik dan pemangku kepentingan lainnya, kata Abedin. Presiden membubarkan Parlemen hari Selasa, membuka jalan bagi pemerintahan sementara dan pemilihan baru.

Shahabuddin juga memerintahkan pembebasan pemimpin oposisi Khaleda Zia dari tahanan rumah. Zia, rival lama Hasina, dihukum atas tuduhan korupsi tahun 2018.

Setelah kepergian Hasina, jalan-jalan di Dhaka, ibu kota, tenang pada hari Selasa setelah kekerasan melanda sehari sebelumnya. Para pengunjuk rasa menggeruduk kediaman Hasina, beberapa di antara mereka berpose selfie dengan tentara yang menjaga gedung tersebut setelah gelombang penjarahan pada Senin.

Asosiasi Polisi Bangladesh melakukan mogok kerja setelah kantor polisi dan petugas keamanan diserang di seluruh negeri pada Senin. Asosiasi tersebut mengatakan banyak petugas tewas tetapi tidak memberikan angka pasti. Para petugas tidak akan kembali bekerja kecuali keselamatan mereka terjamin, kata asosiasi tersebut. Mereka juga meminta maaf atas serangan polisi terhadap pengunjuk rasa mahasiswa, dengan mengatakan petugas terpaksa melepaskan tembakan.

Baca Juga: Presiden Bangladesh Bubarkan Parlemen, Demonstran Ingin Negara Dipimpin Peraih Nobel Perdamaian

Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin berdiri bersama istrinya Rebecca Sultana saat tiba di KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia, Selasa, 5 September 2023. (Sumber: AP Photo)

Yunus, yang menyebut pengunduran diri Hasina sebagai "hari pembebasan kedua" negara tersebut, menghadapi tuduhan korupsi selama masa pemerintahan Hasina yang dia anggap bermotif politik. Dia tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar, tetapi seorang penyelenggara utama protes, Nahid Islam, mengatakan Yunus telah setuju untuk memimpin pemerintahan sementara.

Nahid Islam mengatakan pengunjuk rasa akan mengusulkan lebih banyak nama untuk kabinet dan berharap agar keinginan mereka didengar.

Hasina melarikan diri ke India dengan helikopter saat pengunjuk rasa menentang jam malam militer untuk berbaris ke ibu kota, dengan ribuan orang akhirnya menyerbu kediamannya dan bangunan lain yang terkait dengan partainya.

Kerusuhan dimulai pada bulan Juli dengan protes terhadap sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah, yang menurut para kritikus menguntungkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan partainya.




Sumber : Associated Press




BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Razia Izin Penjualan Petasan

22 Desember 2024, 17:36 WIB

FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x