Kompas TV internasional kompas dunia

Fakta-Fakta Kerusuhan Bangladesh yang Tewaskan 100 Orang, Berawal dari Protes Kuota CPNS

Kompas.tv - 22 Juli 2024, 14:48 WIB
fakta-fakta-kerusuhan-bangladesh-yang-tewaskan-100-orang-berawal-dari-protes-kuota-cpns
Demonstran mahasiswa bentrok dengan polisi dalam demonstrasi menetang kuota khusus pegawai pemerintah untuk keluarga veteran di Dhaka, Bangladesh, 19 Juli 2024. (Sumber: Rajib Dhar/Associated Press)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Vyara Lestari

Kampus-kampus di Bangladesh juga ditutup untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Namun, kekerasan dilaporkan terus berlangsung, polisi menembaki massa dengan gas air mata, peluru karet, dan granat asap.

Associated Press melaporkan polisi di Dhaka menembakkan gas air mata dan peluru karet ketika massa berkumpul di luar kantor televisi negara Bangladesh. Insiden ini membuat jalanan Dhaka dipenuhi desingan peluru dan berbau anyir darah.

Pemimpin Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi Bangladesh Hasnat Abdullah mengeklaim tindakan polisi telah menewaskan banyak orang. "Negara harus bertanggung jawab," katanya.

Kuota CPNS dituduh untungkan partai berkuasa

Kalangan demonstran menuduh pemberlakuan kembali kuota CPNS hanya menguntungkan partai Liga Awami yang berkuasa saat ini. Partai tersebut memimpin gerakan kemerdekaan Bangladesh dan memiliki basis pemilih yang kuat di kalangan veteran.

PM Sheikh Hasina sendiri secara terbuka membela kebijakan kuota tersebut. Menurutnya, para veteran patut dihargai berkat jasa mereka memerdekakan Bangladesh dari Pakistan.

Demonstran menilai kebijakan kuota tersebut diskriminatif dan seharusnya diganti sistem perekrutan berbasis merit

Sementara itu, oposisi Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh mendukung gerakan mahasiswa dan menyatakan akan bergabung dalam demonstrasi. Namun, partai itu enggan dikaitkan dengan kerusuhan terkait demonstrasi.

Belum diketahui apakah revisi peraturan kuota CPNS oleh Pengadilan Tinggi Bangladesh pada akhir pekan lalu disambut baik oleh demonstran. Pengacara yang mewakili sejumlah kelompok mahisswa, Shah Monjurul Haque mendesak demonstran tidak turun ke jalan usai kebijakan tersebut.

"Semua orang harus patuh dengan putusan ini. Saya mendesak semua demonstran untuk kembali ke rumah masing-masing," kata Haque.

Baca Juga: RUU Kenaikan Pajak Picu Kerusuhan di Kenya: Massa Bakar Gedung DPR, Polisi Tembakkan Peluru Tajam


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x