Partai Komunis China Dukung Visi Teknologi Tinggi Xi Jinping, Tingkatkan Keamanan Nasional

Prioritas lainnya adalah mengurangi tekanan keuangan pada pemerintah daerah yang telah menumpuk banyak utang setelah tindakan keras terhadap peminjaman berlebihan oleh pengembang properti mendorong industri properti ke dalam krisis, memotong sumber penting pendapatan pajak dari penjualan hak guna lahan. Pengumuman hari Kamis hanya menyinggung secara umum perlunya mereformasi sistem pajak dan meningkatkan integrasi kota dan desa.

Para pemimpin China berulang kali mengatakan China akan tetap membuka pintunya untuk investasi asing dan meningkatkan atmosfer bisnis, meskipun kontrol Partai Komunis yang semakin ketat terhadap perusahaan, media sosial, regulator keuangan, dan aspek kehidupan lainnya.

Pernyataan itu berulang kali menegaskan perlunya keterbukaan dan pasar terbuka, tetapi juga mengatakan partai harus mencegah risiko ideologis.

Baca Juga: China Murka Dituduh NATO: Jangan Bawa Kekacauan ke Asia-Pasifik

Pertemuan minggu ini adalah sesi pleno ketiga dari Komite Sentral partai yang beranggotakan 205 orang, yang memulai masa jabatan lima tahun pada tahun 2022. Ditunda dari tahun lalu, pleno ketiga biasanya menetapkan keputusan ekonomi dan kebijakan utama. Pleno penting sebelumnya meluncurkan China ke singgasana kekuatan manufaktur dan keuangan dunia dalam era "reformasi dan keterbukaan."

Rincian dari keputusan kebijakan apa pun akan muncul secara bertahap, dan mungkin setelah Politbiro partai yang kuat bertemu akhir bulan ini.

Pertemuan tersebut juga menangani tindakan disipliner terhadap beberapa mantan pejabat senior. Mereka memberhentikan mantan Menteri Luar Negeri Qin Gang dari Komite Sentral dan menyetujui laporan investigasi tentang tiga mantan pejabat militer.

Qin dicopot sebagai menteri luar negeri sekitar setahun yang lalu setelah hanya beberapa bulan menjabat. Pemerintah belum menjelaskan alasannya.

Laporan dari Komisi Militer Pusat menyelidiki apa yang disebut pernyataan tersebut sebagai "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum" oleh mantan Menteri Pertahanan Li Shangfu dan dua pejabat yang diberhentikan dari angkatan roket militer, mantan komandan Li Yuchao dan mantan kepala staf Sun Jinming.

Kementerian Pertahanan mengatakan bulan lalu bahwa Li, mantan menteri pertahanan, menyalahgunakan wewenangnya dengan memperkaya dirinya sendiri dengan menerima suap sebagai imbalan untuk memberikan keuntungan. Dia diberhentikan tahun lalu setelah kurang dari setahun menjabat.

Pemecatan tak terduga menteri luar negeri dan pertahanan yang baru menimbulkan pertanyaan tentang kepemimpinan partai, tetapi tampaknya tidak memengaruhi kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya memodernisasi militer di saat ketegangan yang meningkat dengan Amerika Serikat dan negara tetangga di Asia. Ditekankan perlunya memperbaiki kepemimpinan dan manajemen militer serta operasi di berbagai cabangnya.