Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Inggris Raya David Lammy menyebut pemerintahan Partai Buruh akan meninjau sejumlah kebijakan luar negeri Sunak terkait Gaza.
Kebijakan yang akan ditinjau di antaranya adalah penghentian pendanaan UNRWA dan penjualan senjata ke Israel.
Sebelumnya, Inggris Raya memutuskan untuk melanjutkan ekspor senjata ke Israel kendati dihujani kritik.
Kebijakan ini diambil usai pakar hukum pemerintah menilai penjualan senjata ke Israel tidak berisiko melanggar hukum internasional.
"Saya sudah menegaskan di parlemen bahwa saya akan meninjau penilaian hukum tersebut, dan saya akan memulai proses itu sesegera mungkin, tentu saja. Saya harap pekan depan sudah bisa duduk bersama pejabat-pejabat terkait," kata Lammy, seperti dilansir The Guardian, Senin (9/7).
Baca Juga: Janji Keir Starmer Usai Jadi Perdana Menteri Inggris, Singgung Kegagalan Partai Konservatif
Starmer Dukung Israel Matikan Air dan Listrik Gaza
Pada 11 Oktober 2023, Starmer yang saat itu sudah menjadi pemimpin Partai Buruh, mendukung Israel untuk mematikan aliran air dan listrik bagi jutaan warga Palestina di Gaza yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.
Dia menyalahkan sepenuhnya situasi di Israel dan Palestina pada kelompok perlawanan Hamas.
Dalam wawancara dengan media Inggris, LBC, Starmer ditanya apakah pengepungan Gaza dan penghentian aliran air dan listrik bagi jutaan orang di wilayah tersebut merupakan respons yang proporsional untuk serangan Hamas pada 7 Oktober.
"Saya rasa Israel memang memiliki hak itu, ini merupakan situasi yang masih berlangsung, tentu segala sesuatunya harus dilakukan dalam kerangka hukum internasional. Tetapi saya tidak mau melupakan prinsip-prinsip inti bahwa Israel punya hak untuk mempertahankan diri," kata mantan pengacara hak asasi manusia itu, seperti dilansir Middle East Eye.
Sumber : The Guardian, Middle East Eye
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.