Pemerintah Baru Inggris Dilaporkan Tak Akan Halangi ICC Tangkap Netanyahu

LONDON, KOMPAS.TV - Pemerintah baru Inggris Raya dilaporkan tidak akan menunda atau menghalangi proses pembahasan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Inggris Raya kini dipimpin oleh pemerintahan Partai Buruh yang mengalahkan Konservatif di pemilu pekan lalu.

Menurut sejumlah petinggi Buruh, partai itu tetap mengakui yurisdiksi ICC di Jalur Gaza. Partai yang dipimpin Keir Starmer itu pun tidak akan melanjutkan gugatan ke ICC yang sebelumnya dilayangkan pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak.

Sebelumnya, pemerintahan Sunak melayangkan gugatan ke ICC dengan mengeklaim pengadilan internasional itu tidak berwenang menangkap warga negara Israel.

ICC memberi waktu bagi pemerintahan Inggris Raya untuk melengkapi klaim gugatan pada 12 Juli, tetapi kabinet Starmer diyakini tidak akan melakukannya.

Baca Juga: Ribuan Warga Palestina Mengungsi di Stadion Sepak Bola Gaza, Begini Kondisi Mereka

Perdana Menteri Keir Starmer dilaporkan menelepon Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (7/7/2024).

Starmer menelepon kedua kepala pemerintahan itu usai resmi menggantikan Sunak.

Kepada Netanyahu, Starmer dilaporkan menegaskan gencatan senjata di Jalur Gaza diperlukan segera. Dia juga menegaskan Israel perlu menjaga kondisi jangka panjang untuk memastikan terwujudnya solusi dua-negara.

Sementara kepada Abbas, Starmer dilaporkan menegaskan hak masyarakat Palestina memiliki negara. Dia pun dilaporkan menyampaikan belasungkawa atas "penderitaan, kehancuran, dan hilangnya kehidupan" di Jalur Gaza.