Optimisme bahwa resolusi PBB bisa mendorong pembicaraan yang lebih berarti kini menguap seiring gagalnya upaya AS untuk mengakhiri pertempuran.
Sejak mundurnya menteri senior Benny Gantz dan partainya yang lebih moderat, Partai Persatuan Nasional (NU), dari pemerintah koalisi darurat Israel, Benjamin Netanyahu menjadi lebih bergantung pada partai-partai sayap kanan yang menyatakan tidak akan menerima kesepakatan gencatan senjata.
Sejak pengunduran diri Gantz, dilaporkan mendapat peningkatan dukungan, menurut jajak pendapat terbaru.
Jajak pendapat, dari harian kiri Ma’ariv dan surat kabar kanan Israel Hayom, menunjukkan partai Likud Netanyahu memenangkan 21 kursi jika pemilihan diadakan, di belakang NU dengan 24 kursi, yang turun tajam dari awal perang ketika NU memperoleh dukungan di angka hampir 40 kursi.
Baca Juga: Israel Larang Calon Jemaah Haji Palestina dari Gaza Pergi ke Makkah, Imbas Rafah Dikuasai Zionis
Seperti diketahui, serangan balasan Israel di Gaza menewaskan setidaknya 37.300 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas tersebut. Perang telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza, dengan rumah sakit tidak berfungsi dan PBB memperingatkan terjadinya wabah kelaparan.
Badan utama PBB untuk pengiriman bantuan pangan, Program Pangan Dunia WFP, menghentikan penggunaan dermaga yang dibangun AS untuk pengiriman bantuan maritim ke Gaza karena masalah keamanan.
Israel juga dituduh menyalahgunakan zona keamanan di sekitar dermaga bantuan darurat untuk meluncurkan misi penyelamatan sandera baru-baru ini yang membantai sekitar 270 warga Palestina di kamp pengungsi Nuseirat.
Baca Juga: Blinken di Qatar: Hamas Ajukan Beberapa Amandemen Draft Gencatan Senjata, AS Berupaya Menjembatani
"Kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita nilai dan simpulkan," kata kepala kemanusiaan PBB, Martin Griffiths.
Kebuntuan yang berlanjut mengenai isu gencatan senjata terjadi di tengah pertempuran yang makin sengit di utara Israel ketika kelompok Hezbollah Lebanon menembakkan puluhan drone dan roket ke Israel selama tiga hari berturut-turut setelah Israel membunuh komandan Hezbollah, yang paling senior dalam delapan bulan konflik, awal pekan ini.
Menteri pertahanan Israel hari Jumat menolak inisiatif Prancis untuk komisi tripartit dengan AS dan Israel untuk meredakan ketegangan. Kekhawatiran internasional meningkat atas eskalasi yang terus berlanjut dengan Hezbollah.
"Prancis mengadopsi kebijakan yang bermusuhan terhadap Israel. Dengan melakukan itu, Prancis mengabaikan kekejaman yang dilakukan oleh Hamas terhadap anak-anak, perempuan, dan pria Israel. Israel tidak akan menjadi pihak dalam kerangka trilateral yang diusulkan oleh Prancis," papar Yoaf Gallant dalam sebuah pernyataan.
Gallant tampaknya merujuk pada keputusan terbaru Prancis untuk melarang perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran senjata bergengsi.
Sumber : Guardian
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.