Kompas TV internasional kompas dunia

Ini Rencana Detail Pinjaman G7 Senilai Rp815 Triliun untuk Ukraina, Uangnya buat Apa Saja?

Kompas.tv - 15 Juni 2024, 15:03 WIB
ini-rencana-detail-pinjaman-g7-senilai-rp815-triliun-untuk-ukraina-uangnya-buat-apa-saja
Jajaran pemimpin negara G7 dan Uni Eropa. Negara Kelompok Tujuh (G7) sepakat menggunakan hasil dari aset Rusia yang dibekukan untuk memberikan pinjaman sebesar US$50 miliar (sekitar Rp815 triliun) kepada Ukraina. (Sumber: AP Photo)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Desy Afrianti

Jumlah pastinya masih harus ditentukan.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa Washington telah mendapatkan izin dari Kongres untuk memberikan pinjaman hingga US$50 miliar (sekitar Rp815 triliun) kepada Ukraina, tetapi mengharapkan negara-negara lain juga akan memberikan pinjaman mereka sendiri, sehingga mengurangi jumlah yang harus dipinjamkan oleh AS.

Pejabat Uni Eropa mengatakan Uni Eropa, yang mencakup anggota G-7 seperti Prancis, Jerman, dan Italia, dapat menyediakan sekitar setengah dari US$50 miliar, atau US$ 25 miliar (sekitar Rp377 triliun). Kanada mengatakan pada 13 Juni bahwa mereka siap memberikan dana sebesar US$5 miliar (sekitar Rp75 triliun).

Kapan Uang Akan Tiba dan untuk Apa Saja

Dana ini diperkirakan akan tiba pada akhir tahun 2024, meskipun ada kemungkinan sebagian akan disalurkan setelah itu, tergantung pada kemampuan Ukraina untuk menyerap dan mendistribusikan dana tersebut, kata dua sumber.

Seorang pejabat mengatakan akan ada beberapa saluran penyaluran dana yang berbeda untuk Ukraina yang bisa digunakan untuk tujuan militer, anggaran, rekonstruksi, dan bantuan kemanusiaan.

Hal ini akan memungkinkan Jepang, yang tidak dapat secara konstitusional mendanai pengeluaran militer di luar negeri, untuk ikut serta dalam upaya ini.

Baca Juga: Mengenal BRICS, Aliansi Ekonomi Tandingan G7 yang Beranggotakan Brasil, Rusia, China, India, Afsel


Ini yang Akan Terjadi Jika Aset Tidak Lagi Dibekukan

Sanksi Uni Eropa yang membekukan aset-aset tersebut harus diperbarui setiap enam bulan dan memerlukan persetujuan dari semua 27 negara anggota Uni Eropa.

Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa satu negara anggota Uni Eropa - seperti Hungaria, yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow - bisa memblokir perpanjangan sanksi tersebut di masa mendatang dan mengizinkan aset-aset tersebut untuk dicairkan kembali.

Pejabat Uni Eropa mengatakan bahwa mereka sedang mencari opsi untuk mengurangi risiko ini, seperti membuat perpanjangan sanksi menjadi kurang sering atau memiliki undang-undang nasional di Belgia sebagai cadangan untuk mempertahankan pembekuan aset-aset tersebut.

Jika Ukraina dan Rusia mencapai kesepakatan perdamaian, para pejabat Barat memperkirakan bahwa aset-aset tersebut bisa digunakan sebagai bagian dari reparasi kepada Ukraina untuk melunasi pinjaman.

“Jika ada penyelesaian damai, aset-aset tersebut akan tetap tidak bergerak dan terus menghasilkan bunga untuk melunasi pinjaman, atau Rusia akan membayar kerusakan yang telah mereka sebabkan. Bagaimanapun juga, ada sumber pendanaan yang tersedia,” kata seorang pejabat senior AS.

Ini Kata Rusia soal Penyitaan Aset

Presiden Rusia Vladimir Putin pada 14 Juni menyebut penyitaan aset Moskow oleh Barat sebagai "pencurian" dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan luput dari hukuman.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova pada 13 Juni mengatakan respons Moskow terhadap skema G-7 ini akan sangat menyakitkan bagi Uni Eropa.

Uni Eropa telah menyatakan bunga yang dihasilkan dari aset-aset tersebut adalah keuntungan tak terduga yang tidak dimiliki oleh Rusia.




Sumber : Straits Times




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x