Dewan Keamanan PBB Adopsi Resolusi Gencatan Senjata untuk Akhiri Perang Israel-Hamas di Gaza

Dewan Keamanan mengadopsi resolusi pada 25 Maret yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza selama bulan suci Ramadan yang berakhir pada 9 April, dengan AS abstain. Namun, tidak ada penghentian perang.

Resolusi yang diadopsi pada Senin ini menekankan “pentingnya upaya diplomatik yang sedang berlangsung oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, yang bertujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata komprehensif, terdiri dari tiga tahap.”

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, berada dalam kunjungan kedelapannya ke Timur Tengah sejak 7 Oktober untuk mencapai tujuan itu.

Pengumuman Biden pada 31 Mei tentang proposal gencatan senjata baru, menyatakan bahwa gencatan senjata awal dimulai selama enam bulan, ditandai dengan pembebasan sandera sebagai imbalan bagi tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel dari daerah-daerah berpenduduk di Gaza, dan kembalinya warga sipil Palestina ke seluruh wilayah tersebut.

Tahap pertama juga mengharuskan distribusi bantuan kemanusiaan yang aman “dalam skala besar di seluruh Jalur Gaza,” yang menurut Biden akan mengarah pada masuknya 600 truk dengan bantuan ke Gaza setiap hari.

Baca Juga: Pemimpin Hamas Sebut Perundingan Gencatan Senjata Buntu karena Israel: Mereka Pilih Serang Rafah

Pada tahap kedua, resolusi mengatakan dengan persetujuan Israel dan Hamas, akan terjadi “penghentian permanen permusuhan, dengan imbalan pembebasan semua sandera lain yang masih berada di Gaza, dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza”.

Tahap ketiga akan meluncurkan “rencana rekonstruksi besar-besaran selama bertahun-tahun untuk Gaza dan pengembalian jenazah sandera yang masih ada di Gaza kepada keluarga mereka.”

Draf akhir resolusi proposal tersebut mengatakan jika negosiasi memakan waktu lebih dari enam minggu untuk tahap pertama, “gencatan senjata akan tetap berlanjut selama negosiasi berlanjut.”

Ini menyambut “kesiapan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk bekerja memastikan negosiasi terus berjalan sampai semua kesepakatan tercapai dan tahap kedua dapat dimulai.”

Resolusi ini menolak setiap upaya untuk mengubah wilayah atau demografi Gaza, atau mengurangi ukurannya, tetapi menghapus kata-kata yang secara khusus menyebutkan pengurangan secara resmi atau tidak resmi upaya Israel membentuk “zona penyangga.”

Ini mengulangi “komitmen teguh Dewan Keamanan untuk mencapai visi solusi dua negara yang dinegosiasikan di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam damai dalam perbatasan yang aman dan diakui.”, serta menekankan “pentingnya menyatukan Jalur Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.”

Hal ini belum disetujui oleh pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.