Mantan Jaksa Kejahatan Perang: Perintah Mahkamah Internasional ICJ Persempit Ruang Gerak Israel

ISTANBUL, KOMPAS TV - Banyak yang meragukan niat Israel untuk mematuhi perintah baru dari Mahkamah Internasional (ICJ). Bahkan, Reed Brody yang merupakan seorang jaksa kejahatan perang mengatakan bahwa Mahkamah Internasional telah memberikan Israel dan pendukungnya sedikit ruang gerak.

"Putusan yang mengikat secara hukum dan sangat spesifik ini meninggalkan Israel dan pendukungnya dengan sedikit ruang gerak," kata Reed Brody kepada Anadolu, Jumat (24/5/2024).

Perintah ICJ tidak hanya menuntut penghentian segera operasi militer tetapi juga membuka Rafah serta akses tanpa hambatan misi pencari fakta kejahatan genosida.

Reed Brody yang saat ini merupakan pengacara hak asasi manusia Hungaria-Amerika, dan pernah terlibat dalam penuntutan mantan Presiden Chili Augusto Pinochet serta mantan pemimpin Chad Hissene Habre menjelaskan bahwa ICJ telah mengambil tindakan dengan keputusan yang merespons makin parahnya situasi darurat.

“Untuk pertama kalinya, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer serta membuka penyeberangan Rafah dan penyeberangan lainnya dan memungkinkan akses misi pencari fakta internasional,” kata Brody.

“Bersama dengan permintaan jaksa ICC untuk dakwaan terhadap Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu dan pejabat tinggi Israel dan Hamas lainnya, tindakan ini adalah pukulan hukum ganda terhadap tindakan Israel di Gaza," kata Jaksa ICC, Karim Khan, saat mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Israel awal pekan ini.

Baca Juga: Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Stop Serangan atas Rafah dan Buka Akses Selidiki Genosida

Menanggapi pertanyaan tentang pelaksanaan perintah oleh Israel, Brody mengharapkan negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan.

"Saya berharap negara-negara memanggil pertemuan segera Dewan Keamanan untuk menegakkan keputusan ini. Tekanan kemudian akan berada pada Amerika Serikat untuk memutuskan apakah akan menegakkan hukum internasional seperti yang ditentukan oleh badan yudisial tertinggi dunia," ungkap dia.

Sesuai dengan kewajibannya di bawah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militer dan tindakan lainnya di Rafah yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik kelompok Palestina di Gaza secara keseluruhan atau sebagian; 

Mahkamah juga memerintahkan Israel menjaga penyeberangan Rafah tetap terbuka dan tidak terhalang untuk penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan; Mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan akses tak terhalang ke Jalur Gaza dari setiap komisi penyelidikan, misi pencari fakta atau badan investigasi lainnya yang diberi mandat oleh badan yang berwenang dari PBB untuk menyelidiki tuduhan genosida;

Selain itu Mahkamah memutuskan Israel harus menyerahkan laporan kepada Mahkamah Internasional tentang semua langkah yang diambil untuk melaksanakan perintah ini, dalam waktu satu bulan sejak tanggal perintah ini.

Dalam perintahnya, Mahkamah Internasional menekankan bahwa situasi kemanusiaan yang bencana di Jalur Gaza, yang, sebagaimana dinyatakan dalam perintahnya pada 26 Januari 2024, berada dalam risiko serius memburuk, telah memburuk, dan telah semakin memburuk sejak Mahkamah Internasional mengeluarkan perintahnya pada 28 Maret 2024.

Baca Juga: Israel Remehkan Mahkamah Internasional, Sebut Tuduhan Afrika Selatan Hanya Lelucon Murahan Belaka

Mahkamah mencatat bahwa, “Setelah beberapa minggu intensifikasi pemboman militer di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina telah melarikan diri akibat perintah evakuasi Israel yang mencakup lebih dari tiga perempat wilayah Gaza, pada 6 Mei 2024, hampir 100.000 warga Palestina diperintahkan oleh Israel untuk mengungsi dari bagian timur Rafah dan pindah ke wilayah Al-Mawasi dan Khan Younis menjelang serangan militer yang direncanakan.

Mahkamah Internasional menganggap perkembangan ini sangat serius dan merupakan “perubahan dalam situasi dalam arti Pasal 76 Aturan Pengadilan”.

Mahkamah Internasional juga berpendapat bahwa langkah-langkah sementara yang diindikasikan dalam perintahnya pada 28 Maret 2024, serta yang ditegaskan kembali di dalamnya, tidak sepenuhnya mengatasi konsekuensi yang timbul dari perubahan situasi, sehingga membenarkan modifikasi langkah-langkah ini.

Mahkamah Internasional lebih lanjut berpendapat bahwa, berdasarkan informasi yang ada di depannya, risiko besar yang terkait dengan serangan militer di Rafah telah mulai terwujud dan akan semakin meningkat jika operasi tersebut berlanjut.

Baca Juga: Afrika Selatan Sambut Baik Perintah Mahkamah Internasional untuk Israel, Netanyahu Meradang

Selain itu, Mahkamah Internasional “tidak yakin bahwa upaya evakuasi dan langkah-langkah terkait yang diklaim Israel untuk meningkatkan keamanan warga sipil di Jalur Gaza, khususnya mereka yang baru saja mengungsi dari Gubernur Rafah, cukup untuk mengurangi risiko besar yang dihadapi penduduk Palestina akibat serangan militer di Rafah”.

Serangan darat militer di Rafah, yang dimulai oleh Israel pada 7 Mei 2024, masih berlangsung dan telah menyebabkan perintah evakuasi baru. Akibatnya, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hampir 800.000 orang telah mengungsi dari Rafah pada 18 Mei 2024.