PM India Narendra Modi Dituding Ujaran Kebencian demi Menangi Pemilu, Sebut Muslim India Penyusup

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Partai oposisi utama India, Partai Kongres, hari Selasa, 23/4/2024, menuduh PM Narendra Modi menggunakan ujaran kebencian setelah ia menyebut umat Muslim warga India sebagai "penyusup".

Pernyataan itu  menjadi retorika paling provokatifnya terhadap agama Islam dan penganutnya, beberapa hari setelah negara itu memulai pemilihan umum selama seminggu.

Pernyataan Modi pada kampanye pemilu Minggu lalu menuai kritik tajam bahwa Modi sedang menyebarkan stereotip anti-Muslim demi meraih suara

 

Partai Kongres hari Senin mengajukan pengaduan ke Komisi Pemilihan India, menuduh Modi melanggar aturan yang melarang kandidat melakukan aktivitas apa pun yang memperburuk ketegangan agama, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, Selasa, 23/4/2024.

Para pengkritik Modi mengatakan tradisi India tentang keragaman dan sekulerisme telah diserang sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) memenangkan kekuasaan satu dekade yang lalu.

Mereka menuduh partai tersebut memupuk intoleransi agama dan terkadang bahkan kekerasan. Partai itu menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kebijakannya menguntungkan semua orang India.

Dalam pidato kampanyenya di negara bagian Rajasthan, Modi mengatakan ketika Partai Kongres berkuasa, "mereka mengatakan Muslim memiliki hak pertama atas sumber daya negara ini.  Jika kembali berkuasa, partai tersebut akan mengumpulkan semua kekayaan Anda dan mendistribusikannya di antara mereka yang memiliki lebih banyak anak," katanya.

"Mereka akan mendistribusikannya di antara penyusup," katanya seraya mengatakan, "Apakah Anda pikir uang yang Anda peroleh dengan susah payah harus diberikan kepada penyusup?"

Mallikarjun Kharge, presiden Partai Kongres, menggambarkan ucapan Modi sebagai "ujaran kebencian" dan juru bicara partai, Abhishek Manu Singhvi, menyebutnya "sangat, sangat tidak pantas."

Partai itu meminta tindakan dari komisi pemilihan, yang aturannya melarang kandidat mengajukan retorika "perasaan kasta atau komunal" untuk memperoleh suara.

Baca Juga: PM India Narendra Modi Dituduh Lumpuhkan Oposisi Lewat Departemen Pajak, Disebut Gunakan Cara Ini

Pemungutan suara pertama terjadi hari Jumat dalam pemilihan sepanjang enam minggu, yang diperkirakan akan dimenangkan oleh Modi dan Partainya yang nasionalis Hindu menurut sebagian besar survei. Hasilnya akan diumumkan pada 4 Juni.

Asaduddin Owaidi, seorang anggota parlemen Muslim dan presiden partai All India Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen, hari Minggu mengatakan, "Sejak 2002 hingga hari ini, satu-satunya cara Modi adalah untuk menyakiti Muslim demi mendapatkan suara."

Meskipun sudah lama terjadi ketegangan antara komunitas Hindu mayoritas India dan Muslim, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan serangan terhadap minoritas menjadi lebih terang-terangan di bawah Modi.

Muslim dibunuh oleh kerumunan Hindu atas tuduhan memakan daging sapi atau menyelundupkan sapi, hewan yang dianggap suci oleh Hindu.

Usaha bisnis Muslim mendapat boikot, rumah dan usaha mereka diratakan dan masjid mereka dibakar. Ada seruan terbuka untuk genosida atas umat Islam di India.

Komentar Modi merujuk pada pernyataan tahun 2006 oleh mantan PM Manmohan Singh dari Partai Kongres. Singh mengatakan bahwa kasta bawah India, suku, perempuan, dan "terutama minoritas Muslim" layak mendapatkan pembagian pembangunan negara secara merata.

"Mereka harus memiliki klaim pertama atas sumber daya," kata Singh. Sehari kemudian, kantornya menjelaskan bahwa Singh merujuk kepada semua kelompok yang kurang beruntung.

Dalam petisi kepada komisi pemilihan, Partai Kongres mengatakan Modi dan BJP telah secara berulang kali menggunakan agama, simbol-simbol keagamaan dan sentimen keagamaan dalam kampanye pemilihan mereka dengan impunitas. "Tindakan ini lebih diperkuat oleh ketidakmampuan komisi untuk menghukum perdana menteri dan BJP atas pelanggaran hukum pemilu mereka yang nyata," katanya.

Baca Juga: India Beri Makan Siang Gratis untuk 118 Juta Anak dengan Rp21,77 Triliun, Ini Skemanya

"Dalam sejarah India, tidak ada perdana menteri yang menurunkan martabat jabatannya sebanyak yang dilakukan Modi," tulis Kharge, presiden Kongres, di platform media sosial X.

Komisi dapat memberikan peringatan dan menangguhkan kandidat untuk jangka waktu tertentu atas pelanggaran kode tindakan.

 

"Kami menolak komentar," juru bicara komisi mengatakan kepada agensi berita Press Trust of India pada hari Senin.

Dalam pidatonya, Modi juga mengulangi stereotip nasionalis Hindu bahwa Muslim sedang menggantikan populasi Hindu dengan memiliki lebih banyak anak.

Hindu menyusun 80% dari 1,4 miliar penduduk India, sementara 200 juta Muslim negara itu sebesar 14% total populasi. Data resmi menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di antara Muslim menurun paling cepat di antara kelompok agama dalam beberapa dekade terakhir, dari 4,4 pada tahun 1992-93 menjadi 2,3 antara 2019-21, sedikit lebih tinggi dari Hindu pada 1,94.

BJP Modi sebelumnya telah menyebut Muslim sebagai penyusup dan menggambarkan mereka sebagai imigran ilegal yang menyeberang ke India dari Bangladesh dan Pakistan.

Beberapa negara bagian yang diperintah oleh BJP juga telah membuat undang-undang yang membatasi perkawinan antaragama, dengan mengutip teori konspirasi "jihad cinta" yang tidak terbukti, yang mengklaim pria Muslim menggunakan pernikahan untuk mengubah agama perempuan Hindu.

Sepanjang itu semua, Modi sebagian besar tetap diam, dan para kritikus mengatakan hal itu telah memperkuat beberapa pendukungnya yang paling ekstrim dan memungkinkan lebih banyak ujaran kebencian terhadap Muslim.