NEW YORK, KOMPAS.TV - Israel ternyata tidak pernah menyatakan keluhan atau pengaduan tentang siapa pun dalam daftar staf UNRWA -- badan PBB yang membantu pengungsi Palestina -- yang diterimanya setiap tahun sejak 2011. Hal ini terungkap dalam sebuah tinjauan independen atas netralitas UNRWA baru-baru ini.
Tinjauan itu dilakukan setelah Israel menuduh sekelompok staf badan yang dikenal sebagai UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.
Dalam laporan lengkap sebanyak 48 halaman yang dirilis hari Senin, 22/4/2024, panel independen tersebut mengatakan UNRWA memiliki prosedur yang "kokoh" untuk menjaga prinsip netralitas PBB, tetapi menyebut ada kesenjangan serius dalam implementasinya. Ini termasuk staf yang secara publik mengungkapkan pandangan politik, buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh badan tersebut dengan "konten yang bermasalah," dan serikat pekerja staf yang mengganggu operasi. Panel memberikan 50 rekomendasi untuk meningkatkan netralitas UNRWA.
Dari tahun 2017 hingga 2022, laporan tersebut menyatakan jumlah klaim pelanggaran netralitas di UNRWA berkisar dari tujuh hingga 55 laporan setiap tahun. Tetapi antara Januari 2022 dan Februari 2024, penyelidik PBB hanya menerima 151 klaim pengaduan, sebagian besar terkait dengan kiriman media sosial yang "dibuat publik oleh sumber eksternal," kata laporan tersebut.
Dalam bagian kunci tentang netralitas staf, panel yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan UNRWA membagikan daftar staf kepada negara-negara tuan rumah untuk 32.000 stafnya, termasuk sekitar 13.000 di Gaza.
Tetapi panel mengatakan pejabat Israel tidak pernah menyatakan kekhawatiran dan memberi tahu anggota panel bahwa mereka tidak mempertimbangkan daftar itu "sebagai proses penyaringan atau pemilihan" tetapi sebagai prosedur untuk mendaftarkan diplomat.
Kementerian Luar Negeri Israel memberi tahu panel bahwa hingga Maret 2024, daftar staf tidak mencantumkan nomor identifikasi Palestina, kata laporan itu.
“Dengan angka tersebut, Israel membuat klaim publik bahwa sejumlah besar staf lokal Gaza UNRWA adalah anggota organisasi teroris,” kata panel tersebut. “Namun, Israel belum memberikan bukti pendukung atas hal ini" kepada UNRWA.
Baca Juga: Blinken Bantah AS Terapkan Standar Ganda Terkait Dugaan Pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina
Colonna menekankan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk panel tinjauan independen untuk meninjau netralitas UNRWA, bukan untuk menyelidiki tuduhan Israel bahwa 12 staf UNRWA berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober.
Guterres memerintahkan pengawas internal PBB, Kantor Pengawasan Internal, yang dikenal sebagai OIOS, untuk melakukan penyelidikan terpisah atas tuduhan Israel itu.
“Ini misi yang terpisah. Dan ini bukan dalam mandat kami,” kata Colonna. Dia juga mengatakan tidak mengherankan Israel tidak memberikan bukti tuduhannya kepada UNRWA “karena tidak berhutang bukti ini selama penyelidikan kepada UNRWA tetapi kepada OIOS.”
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan hari Senin bahwa PBB berharap mendapatkan pembaruan dari OIOS “dalam beberapa hari mendatang”. Dia mengatakan para penyelidik telah berhubungan dengan layanan keamanan Israel.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.