Biden Diam-diam Setujui Pengiriman Amunisi, Senjata dan Jet Canggih F-35 untuk Israel

Presiden AS Joe Biden diam-diam menyetujui pengadaan senjata dan pesawat tempur baru senilai miliaran dolar untuk Israel dalam beberapa hari terakhir, seperti yang dilaporkan hari Jumat, 29/3/2024. (Sumber: AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden AS Joe Biden diam-diam menyetujui pengadaan senjata dan pesawat tempur baru senilai miliaran dolar untuk Israel dalam beberapa hari terakhir, seperti yang dilaporkan hari Jumat, 29/3/2024.

Senjata yang disetujui Presiden AS minggu ini termasuk 1.800 bom MK84 berat 2.000 pon dan 500 bom MK82 berat 500 pon, kata pejabat Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Washington Post.

Departemen Luar Negeri minggu lalu menyetujui transfer 25 pesawat tempur F-35A beserta mesinnya, tambah seorang pejabat AS, yang diperkirakan bernilai sekitar 2,5 miliar dollar AS.

Penjualan tersebut belum diumumkan secara publik, dan tidak ada pengumuman yang sesuai di situs web Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan tempat pemberitahuan semacam itu biasanya diposting.

Perang Israel di Gaza masih berlanjut dengan kehancuran, pengungsian, dan kematian yang meluas di enklaf pesisir itu.

Tel Aviv berkomitmen untuk melanjutkan serangan ke kota selatan Rafah di mana sekitar 1,5 juta orang yang terusir mencari perlindungan, meskipun ada peringatan tentang dampak kemanusiaan yang mungkin terjadi.

Meski Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berselisih dalam beberapa minggu terakhir, termasuk bentrok terkini setelah AS gagal menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata di Gaza, namun hal tersebut tidak mengubah keputusan Biden untuk terus memasok senjata ke Israel.

Baca Juga: Biden Ajukan Anggaran Pertahanan 2025 US$850 Miliar, 8 Senator Tuntut Berhenti Persenjatai Israel

Keputusan untuk diam-diam menyetujui pengadaan senjata senilai miliaran dolar tersebut melampaui desakan dari sejumlah anggota Partai Demokrat yang meminta Biden untuk mengaitkan penyediaan senjata tambahan kepada Israel dengan perilaku militer Israel dan penghapusan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan internasional.

Dua minggu yang lalu, enam senator partai Demokrat mengirim surat kepada Biden, mendesaknya untuk menghentikan penjualan senjata ke Tel Aviv, mengutip pelanggaran oleh Israel terhadap hukum 1961 yang melarang penjualan senjata kepada negara yang menghalangi bantuan Amerika.

Upaya AS yang sudah lama adalah untuk memastikan keunggulan militer kualitatif Israel, kata juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder, pada Kamis, 28/3/2024.

"Saat berbicara tentang penyediaan bantuan keamanan termasuk senjata dan sistem senjata, jelas saya tidak ingin melangkah lebih jauh dari pembicaraan itu. Itu selalu merupakan pembicaraan yang sedang berlangsung," kata Ryder kepada wartawan.

Komentarnya datang setelah Ketua Gabungan Staf AS Jenderal Charles Q. Brown mengatakan bahwa Israel belum menerima setiap senjata yang diminta.

Ryder mengatakan AS memiliki hubungan keamanan "yang sangat lama" dengan Israel, dan setelah 7 Oktober, AS bekerja sangat keras untuk segera menyediakan bantuan keamanan kepada Israel dalam mendukung upaya mereka mempertahankan diri dari serangan Hamas dan serangan masa depan.

Pada awal Maret, Departemen Pertahanan AS Pentagon mengumumkan akan melakukan misi darurat untuk membangun dermaga sementara di lepas pantai Gaza untuk mengirimkan hingga 2 juta bantuan kemanusiaan per hari.

Baca Juga: Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Buka Lebih Banyak Penyeberangan Darat ke Gaza

Israel telah melakukan serangan militer mematikan terhadap enklaf Palestina sejak serangan lintas perbatasan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober, di mana 1.139 warga Israel diklaim tewas.

Lebih dari 32.500 warga Palestina sejak itu tewas dan lebih dari 74.900 terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Tentara Israel juga memberlakukan blokade terhadap Jalur Gaza, membuat sebagian besar penduduk, terutama penduduk utara, hampir kelaparan.

Perang Israel telah mendorong 85% populasi Gaza menjadi pengungsi internal di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam putusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Dalam putusannya hari Kamis yang menunjukkan langkah-langkah tambahan, pengadilan tertinggi tersebut memerintahkan Israel untuk memastikan "penyediaan tanpa hambatan" bantuan mendesak ke Gaza.

ICJ mengatakan "rakyat Palestina di Gaza tidak lagi hanya menghadapi risiko kelaparan, tetapi kelaparan sudah terjadi."