Tiga Perintah Utama Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Israel Malam Tadi Terkait Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin (25/3/2024) mengesahkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera oleh Israel di Gaza selama bulan Ramadan.

Termasuk juga pembebasan sandera Hamas secara langsung dan tanpa syarat, serta kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan ke Gaza.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, terdapat 14 suara yang mendukung resolusi tersebut dengan Amerika Serikat (AS) memilih untuk abstain.

Resolusi ini juga menuntut pembebasan semua sandera yang ditahan selama serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023 di selatan Israel. Namun, permintaan ini tidak dihubungkan dengan gencatan senjata selama Ramadan yang berakhir pada 9 April bulan depan.

Resolusi ini menandai pergeseran posisi AS yang selalu berseberangan dengan dunia, bahkan saat sekutu Israel menuntut mengakhiri pertempuran tanpa syarat.

Ada tiga tuntutan utama dalam Resolusi DK PBB: Gencatan Senjata, Pembebasan Sandera, dan Izinkan Bantuan ke Gaza

Gencatan Senjata

Resolusi ini berisi desakan minimum untuk menghentikan pertempuran selama bulan Ramadan yang dimulai pada 11 Maret. Selain itu, resolusi ini menekankan pentingnya pembebasan sekitar 130 sandera yang ditahan Hamas dan membuka akses bantuan yang cukup untuk mencapai populasi yang kelaparan di berbagai wilayah Gaza yang dikepung Israel.

Serangan harian Israel bersama dengan blokade hampir total terhadap air, listrik, dan bantuan penyelamatan telah membunuh lebih dari 32.000 warga Palestina di Gaza, menurut kementerian kesehatan setempat. Sebuah laporan terbaru yang didukung oleh PBB juga menunjukkan bahwa kelaparan mendesak terjadi di wilayah tersebut.

Meskipun terjadi gencatan senjata selama seminggu pada November 2023 yang melihat pertukaran sandera yang ditahan di Gaza dengan warga Palestina yang ditahan di Israel, pertempuran kembali meletus dan semakin memburuk.

Sementara jumlah kematian dan kekurangan gizi di Gaza terus melonjak ditengah seruan untuk mengakhiri perang dan menangani penderitaan kemanusiaan yang mendesak.

Draf-draf sebelumnya yang ditolak mengandung prinsip-prinsip yang sama dengan resolusi baru ini, serta resolusi-resolusi 2712 dan 2720 yang diadopsi pada akhir 2023. Namun, titik-titik perdebatan tetap ada di antara anggota Dewan yang berjumlah 15, sementara seruan untuk mengambil sikap yang lebih tegas untuk mengakhiri konflik terus bergema.

Baca Juga: Ini Alasan AS Tidak Veto Resolusi Dewan Keamanan PBB yang Menuntut Gencatan Senjata Israel di Gaza

Pembebasan sandera

Resolusi 2728 pada Senin malam (25/3) waktu setempat juga menyerukan pembebasan sandera segera dan memastikan akses kemanusiaan ke Gaza. Dewan menolak amendemen yang diajukan oleh Rusia yang akan menyerukan gencatan senjata permanen.

Duta Besar AS menyatakan delegasinya sepenuhnya mendukung tujuan penting dari draf tersebut. Sementara itu, Duta Besar Aljazair mengatakan bahwa gencatan senjata akan mengakhiri pertumpahan darah.

"Ini harus menjadi titik balik," kata duta besar Palestina.

Namun, ketidaksetujuan draf tersebut terhadap Hamas dianggap "sangat memalukan" oleh duta besar Israel.

Apa saja tuntutan dalam Resolusi terbaru?

Dewan menuntut "gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang dihormati oleh semua pihak yang mengarah pada gencatan senjata berkelanjutan dan permanen".

Dewan juga menuntut "pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua sandera, serta memastikan akses kemanusiaan untuk menangani kebutuhan medis dan kemanusiaan mereka" dan "bahwa pihak-pihak mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional dalam hubungannya dengan semua orang yang mereka tahan".

Izinkan Bantuan ke Gaza

Ketentuan lainnya akan membuat Dewan menekankan kebutuhan mendesak untuk memperluas aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh Jalur Gaza. Hal ini mengulangi permintaannya untuk penghapusan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional serta resolusi 2712 (2023) dan 2720 (2023).