Jajak pendapat mengklaim mayoritas warga Palestina tidak mendukung Hamas, tetapi kelompok ini memiliki akar yang dalam dalam masyarakat Palestina.
Kritikus, termasuk beberapa di Israel, mengatakan tujuan menghilangkan Hamas tidak dapat dicapai.
Rencana Netanyahu menginginkan agar militer Israel memiliki kebebasan bergerak di Gaza setelah perang, meskipun wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai daerah tanpa senjata.
Rencana ini juga menyebutkan bahwa Israel akan mendirikan zona aman di dalam Gaza, yang mungkin membuat AS tidak setuju.
Selain itu rencana ini juga menggambarkan Gaza akan diperintah oleh pejabat setempat yang dijamin tidak diidentifikasi dengan negara atau entitas yang mendukung terorisme dan tidak akan menerima pembayaran dari mereka.
Belum jelas apakah ada warga Palestina yang setuju dengan peran sub-kontraktor seperti itu.
Selama beberapa dekade terakhir, Israel sudah berulang kali mencoba dan gagal membentuk badan pemerintahan Palestina lokal yang dipilih secara cermat.
Otoritas Palestina, yang mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, mengecam rencana Netanyahu sebagai kolonial dan rasialis, dengan menyatakan bahwa ini akan berarti pendudukan kembali Gaza oleh Israel.
Meskipun Israel menarik mundur pasukan dan penduduknya dari Gaza pada tahun 2005, tetapi tetap mengendalikan akses ke wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengaku belum melihat rincian rencana tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa setiap rencana harus konsisten dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan Amerika Serikat untuk masa depan Gaza.
"Termasuk bahwa itu tidak boleh menjadi panggung untuk terorisme, tidak boleh ada pendudukan kembali Israel di Gaza, dan ukuran wilayah Gaza tidak boleh dikurangi," ungkap Blinken.
Pemerintahan Biden berharap melihat Otoritas Palestina yang direformasi mengelola baik Gaza maupun Tepi Barat sebagai langkah menuju kemerdekaan Palestina.
Mereka berusaha meredam perlawanan Netanyahu dengan menawarkan peluang normalisasi hubungan antara Israel dan kekuatan Arab, khususnya Arab Saudi, yang menuntut pembentukan negara Palestina sebagai prasyarat.
Baca Juga: Genosida, Edusida, Ekosida, Domisida, Urbisida: Berbagai Wajah Penghancuran oleh Israel di Gaza
Perang dan Pembantaian Terus Berlanjut
Adapun para pejabat AS, Israel, Qatar, dan Mesir akan bertemu di Paris akhir pekan ini untuk membahas usaha gencatan senjata.
Seorang pejabat senior Mesir menyatakan Mesir dan Qatar akan membawa pemahaman yang dicapai dengan pemimpin Hamas yang menyerukan gencatan senjata selama enam minggu dan pembebasan tawanan tua dan sakit sebagai imbalan untuk tahanan Palestina di Israel.
Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonimitas karena tidak diizinkan memberikan informasi kepada pers. Selama gencatan senjata, rincian akan dibahas di tahap berikutnya.
Hamas menuntut penghentian total serangan Israel dan penarikan pasukan Israel dari Gaza sebagai imbalan pembebasan semua tawanan yang tersisa, termasuk pembebasan warga Palestina yang ditahan oleh Israel, termasuk para militan papan atas. Netanyahu menolak tuntutan tersebut.
Adapun Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan itu menyerbu selatan Israel yang diklaim menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menawan sekitar 250 orang. Lebih dari 100 tawanan dibebaskan dalam gencatan senjata seminggu pada akhir November.
Sejak awal perang, hampir 30,000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel dan hampir 70.000 terluka, kata Kementerian Kesehatan di Palestina di Gaza hari Jumat. Dua pertiga dari yang tewas adalah perempuan dan anak-anak, kata kementerian, yang tidak membedakan antara warga sipil dan pejuang dalam hitungannya.
Israel mengklaim telah membunuh setidaknya 10.000 pejuang Hamas, tanpa memberikan bukti untuk jumlah tersebut. Israel menyalahkan Hamas atas korban sipil karena kelompok itu beroperasi dan bertempur dari dalam wilayah sipil.
Serangan Israel menyebabkan penderitaan besar di Gaza. Sekitar 80% penduduk telah mengungsi, penyakit menular merajalela, dan ratusan ribu orang menghadapi kelaparan.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.