Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Stop Bunuh Rakyat Palestina di Gaza, Kasus Genosida Lanjut

DEN HAAG, KOMPAS.TV - Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk berhenti membunuhi rakyat Palestina di Gaza dan membuat kerusakan di Jalur Gaza, Jumat (26/1/2024). Sementara, persidangan kasus tuduhan genosida oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza akan terus dilanjutkan.

Berikut teks lengkap putusan Mahkamah Internasional atas kasus tersebut: Link Putusan Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, dalam putusan sementaranya mengeluarkan enam perintah saat mengadili tuduhan genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Afrika Selatan meminta putusan berisi langkah-langkah sementara karena proses hukum bisa memakan waktu beberapa tahun.

Presiden Mahkamah, Joan E. Donoghue, menyatakan keputusan para hakim, "Negara Israel harus, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida terkait dengan orang Palestina di Gaza, mengambil semua langkah dalam kekuasaannya untuk mencegah terjadinya semua tindakan yang termasuk dalam cakupan Pasal 2 Konvensi, khususnya, (a) Membunuh anggota kelompok; (b) Menyebabkan luka serius secara fisik atau mental pada anggota kelompok; (c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang dihitung untuk membawa tentang kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian; (d) Menerapkan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok."

Lebih lanjut, para hakim memerintahkan Israel untuk memastikan dengan segera bahwa militernya tidak melakukan tindakan yang dijelaskan pada poin satu di atas.

Sebelum membacakan perintah tersebut, Mahkamah Internasional PBB menolak permintaan Israel agar Mahkamah Internasional menolak kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel.

Sementara Israel meminta agar kasus ini ditolak, Presiden Mahkamah Joan E. Donoghue mengatakan panel 17 hakim tersebut menyimpulkan bahwa mahkamah memiliki yurisdiksi yang tepat dan oleh karena itu "tidak dapat mengabulkan permintaan Israel agar kasus ini dihapus."

Presiden Mahkamah Joan E. Donoghue mengatakan, mahkamah memutuskan bahwa ada cukup elemen dalam argumen Afrika Selatan untuk melanjutkan kasus genosida, dan pasukan Israel harus melakukan lebih banyak dalam waktu yang bersamaan untuk melindungi warga sipil Palestina di Gaza.

Baca Juga: PM Israel Netanyahu Tolak Negara Palestina, Jokowi: Ini Tidak Dapat Diterima

"Menurut pandangan mahkamah, setidaknya beberapa dari tindakan dan kelalaian yang diduga oleh Afrika Selatan dilakukan oleh Israel di Gaza tampaknya mampu masuk dalam ketentuan Konvensi. Mengingat kesimpulan ini, mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya, memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 9 Konvensi untuk mengadili kasus ini. Dengan kesimpulan ini, mahkamah berpendapat tidak dapat mengabulkan permintaan Israel agar kasus ini dihapus dari daftar umum."

Donoghue membuka persidangan di Den Haag, Belanda, dengan mencatat bahwa perang Israel melawan Hamas menyebabkan korban sipil massal, merusak infrastruktur sipil secara luas, dan mengungsikan sebagian besar penduduk di Gaza.

"Mahkamah sangat menyadari luasnya tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di wilayah tersebut dan sangat prihatin dengan terus berlanjutnya kehilangan jiwa dan penderitaan manusia," kata hakim itu.

Enam tindakan sementara yang diputuskan oleh mahkamah PBB ini untuk Israel guna mengurangi korban sipil di Gaza mendapat dukungan luas di antara 17 hakim yang berpartisipasi dalam kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan.

Banyak dari langkah-langkah sementara yang diperintahkan Mahkamah Internasional hari Jumat mendapat dukungan mayoritas besar dari panel tersebut, yang mencakup seorang hakim Israel yang memberikan suara dengan mayoritas pada beberapa perintah.

Selama pembacaan hasil pengadilan selama satu jam di Den Haag, Belanda, Israel dikritik berkali-kali atas penggunaan kekuatan yang luar biasa di Gaza, pejabat tinggi yang memprovokasi publik dengan cara yang mendehumanisasi Palestina, dan puluhan ribu warga sipil yang tewas dan terluka di antara penduduk sipil wilayah tersebut.

Hakim Israel, Aharon Barak, menulis dalam pendapat terpisah bahwa "meskipun saya yakin tidak ada kemungkinan genosida," ia memberikan suara untuk dua tindakan. Dia mengatakan ia bergabung dengan mayoritas dalam memerintahkan Israel untuk menahan hasutan publik "dengan harapan bahwa tindakan ini akan membantu mengurangi ketegangan dan mengurangi retorika yang merugikan."

Baca Juga: Rencana Biadab Israel atas Gaza dan Warganya: Pengusiran ke Sinai, Pulau Buatan, hingga Bom Nuklir

Dia mengaku memberikan suara untuk tindakan mengenai memastikan bantuan kemanusiaan dengan harapan bahwa itu "akan mengurangi konsekuensi konflik bersenjata bagi yang paling rentan."

Delegasi Palestina berencana berada di Den Haag ketika Mahkamah Internasional mengumumkan apakah akan memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Hamas dan mengambil langkah-langkah lain untuk melindungi warga Palestina di Jalur Gaza.

"Dengan bergerak cepat dan mengeluarkan putusan hanya dua minggu setelah persidangan lisan, mahkamah mengakui urgensi situasi di lapangan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.

Sementara itu, pejabat Hamas mengatakan kelompok mereka akan patuh pada gencatan senjata jika mahkamah di Belanda memerintahkan hal tersebut. Osama Hamdan hari Kamis mengatakan Hamas juga akan siap melepaskan sandera yang masih mereka pegang jika Israel melepaskan tahanan Palestina.

Hamdan mengatakan bahwa Hamas terbuka untuk semua inisiatif pertukaran, tetapi sandera tidak akan kembali ke rumah sampai ada "gencatan senjata menyeluruh terhadap agresi terhadap rakyat kami." Dia menambahkan bahwa setiap keterlambatan atau penundaan "berarti lebih banyak kematian di antara (warga Israel)."