Sidang Dewan Keamanan PBB Penuh Kecaman dan Tuntutan ke Israel, Indonesia Salah Satu Paling Keras

Baca Juga: Menlu Retno: DK PBB Punya Mandat Pelihara Perdamaian Internasional, Bukan untuk Toleransi Genosida

Dan ketiga, Indonesia dengan tegas menuntut penghentian aliran senjata ke Israel. 

"Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil tak bersalah."

Sementara itu, perwakilan Israel mendesak Dewan Keamanan beralih fokus untuk mengatasi ancaman keamanan nyata dan signifikan di Timur Tengah, yang menderita "kanker" ancaman terus-menerus yang ditimbulkan oleh Hamas, yang memanfaatkan bantuan internasional untuk mengubah Gaza menjadi "mesin perang," serta "tujuan genosida untuk memusnahkan Israel" yang dikejar oleh Hamas selama peristiwa 7 Oktober di mana lebih dari 1.200 warga Israel tewas.

Menyebut seruan anggota Dewan untuk gencatan senjata sebagai "mengagetkan," dia memperingatkan langkah semacam itu akan membuat Hamas terus berkuasa, memungkinkan mereka berkumpul kembali dan bersenjata kembali sementara "orang Israel akan menghadapi upaya Holocaust lainnya."

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan Dewan masih harus menuntut gencatan senjata dan menegakkan resolusi sendiri mengenai bantuan kemanusiaan, "Hentikan pembantaian ini," kata Safadi, menambahkan: "Mengadopsi resolusi Dewan Keamanan yang mengikat untuk mengakhiri penderitaan ini adalah setidaknya yang dapat Anda lakukan sekarang. Solusi parsial tidak akan mencapai perdamaian ini."

Menggarisbawahi bahwa Israel merusak solusi dua negara, dia mengatakan "pendudukan, kekerasan, dan perang tidak dapat terus menghantui wilayah kami." seraya menegaskan, 'Kita harus mengadopsi sikap bersama terkait gencatan senjata'

Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed El Khereiji mengatakan prioritasnya adalah mengurangi penderitaan dan mengakhiri krisis di Palestina, ia menyerukan kepada Dewan untuk memastikan gencatan senjata segera, "Kita tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengembalikan perdamaian di wilayah ini, dan kita menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memastikan bahwa Israel menghentikan pelanggaran hukum internasional," katanya.

"Kita harus mengadopsi sikap bersama terkait gencatan senjata dan menyadari bahwa sikap provokatif Israel merusak upaya untuk mencapai stabilitas di wilayah ini, termasuk di Israel."

Baca Juga: Rusia: Pembicaraan Masa Depan Gaza Tanpa Adanya Gencatan Senjata adalah Sia-sia

Lana Zaki Nusseibeh, Duta Besar Tetap Uni Emirat Arab untuk PBB, mengatakan skala penderitaan di Gaza menyaingi periode tergelap sejarah.

"Kita membutuhkan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Mayoritas besar masyarakat internasional telah meminta hal ini berulang kali, dan sudah saatnya pandangan minoritas menghentikan penghalangannya," katanya kepada Dewan.

Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Sergey V. Lavrov mengatakan Dewan keamanan belum memberikan tanggapan yang sesuai terhadap situasi ini karena posisi Amerika Serikat, untuk itu menyerukan sebuah tatanan dunia yang didasarkan bukan pada aturan Anglo-Saxon, melainkan pada hukum internasional dengan PBB memainkan peran sentral.

"Negara-negara Barat ingin fokus pada hari setelah konflik Israel-Palestina seolah-olah eskalasi di Gaza sudah berhenti," kata Lavrov menambahkan, "Logika licik dari delegasi Barat jelas, karena mereka telah menghalangi semua upaya Dewan untuk memanggil gencatan senjata yang sangat diperlukan."

"Dalam wilayah yang penuh konflik seperti Timur Tengah, di mana konflik melahirkan konflik, kita perlu berhati-hati dan bijaksana dalam setiap langkah yang kita ambil," katanya.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menegaskan gencatan senjata segera harus dianggap sebagai prioritas.

Israel menggempur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober, menewaskan lebih dari 25.500 warga Palestina dan melukai 63.354 warga sipil lainnya. 

Serangan Israel telah membuat 85% penduduk Gaza mengungsi secara internal di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang akut, sementara 60% infrastruktur enklaf tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.