Pertentangan Pejabat Puncak Israel Makin Terbuka soal Penanganan Perang Melawan Hamas di Gaza

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Ketidaksepakatan dan perbedaan pandangan semakin terlihat di kalangan pejabat Israel terkait strategi perang melawan Hamas di Gaza.

Seorang anggota Kabinet Perang Israel hari Jumat (19/1/2024) menggugat strategi pembebasan sandera, dan PM Benjamin Netanyahu menolak desakan AS untuk mengurangi intensitas serangan atas Gaza.

Hanya kesepakatan gencatan senjata yang bisa memenangkan pembebasan puluhan sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza, dan klaim bahwa mereka bisa dibebaskan dengan cara lain adalah "khayalan belaka", kata mantan kepala angkatan darat, Gadi Eisenkot, salah satu dari empat anggota Kabinet Perang, dalam pernyataan publik pertamanya mengenai arah perang ini.

Komentar Eisenkot pada Kamis malam adalah tanda terbaru dari perbedaan pendapat di antara pemimpin politik dan militer mengenai arah ofensif Israel terhadap Hamas, yang kini memasuki bulan keempat.

Perang dimulai setelah serangan tak terduga Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menawan sekitar 250 orang. Serangan Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza, tempat tinggal 2,3 juta orang. Meskipun Israel menyebut lebih dari 130 sandera masih berada di Gaza, tidak semuanya diyakini masih hidup.

Serangan Israel, salah satu agresi militer paling mematikan dalam sejarah baru-baru ini, telah menewaskan hampir 25.000 warga Palestina, mengusir lebih dari 80% populasi Gaza, dan memblokade pasokan ke wilayah itu.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza hari Jumat melaporkan bahwa pada Kamis, ada 142 orang tewas dan 278 terluka, menambah total korban tewas menjadi 24.762 sejak 7 Oktober, dan total terluka menjadi 62.108 warga sipil

Israel memutuskan pasokan ke Gaza, termasuk makanan, air, dan bahan bakar. Bantuan terbatas memasuki wilayah itu setiap hari, hanya sebagian kecil dari sebelum perang sekitar 500 truk. AS dan PBB mendesak peningkatan bantuan.

Pembatasan komunikasi di Gaza memasuki hari ketujuh pada Jumat, menghambat koordinasi bantuan dan upaya penyelamatan.

Baca Juga: AS dan Israel Makin Tegang, Gedung Putih Tegaskan Solusi Dua Negara Tetap Jalan Keluar Satu-satunya

Meskipun AS, sekutu Israel, awalnya mendukung agresi ini, kini Washington meminta Israel untuk mengurangi serangannya dan mengambil langkah menuju pembentukan negara Palestina setelah perang. Namun, PM Netanyahu menolak keras.

Netanyahu, dalam konferensi pers nasional hari Kamis (18/1/2024), kembali menegaskan penolakannya terhadap solusi dua negara, dengan alasan Palestina bisa menjadi basis serangan. Ia berpendapat Israel "harus mengendalikan keamanan di seluruh wilayah barat Sungai Yordan" untuk melindungi negaranya.

AS menyarankan agar Otoritas Palestina di Tepi Barat mengelola Gaza dan menginginkan langkah menuju pembentukan negara Palestina. Palestina menginginkan Gaza, Tepi Barat, dan Timur Yerusalem sebagai bagian dari negaranya.

Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyatakan solusi dua negara adalah cara terbaik untuk melindungi Israel dan mengisolasi Iran. Tanpa jalur menuju negara Palestina, ia menyatakan Israel tidak akan "mendapatkan keamanan yang nyata."

Menlu Arab Saudi juga menyatakan kesiapan negaranya menjalin hubungan dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan politik lebih besar, tetapi mengatakan itu hanya mungkin melalui adanya negara Palestina merdeka.

Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, "Tidak akan ada keamanan dan stabilitas di wilayah ini tanpa negara Palestina."

Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant bersikeras pertempuran akan berlanjut hingga Hamas dihancurkan, dan hanya tindakan militer yang bisa membebaskan sandera.

Hamas, sementara itu, ingin mengakhiri perang sebelum membahas pembebasan sandera, dan menuntut pembebasan ribuan tahanan Palestina di Israel sebagai imbalan.

Beberapa pengamat mempertanyakan apakah tujuan Netanyahu realistis mengingat progres ofensif yang lambat dan kritik internasional, termasuk tuduhan genosida di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditolak oleh Israel.

Baca Juga: Otoritas Palestina Tanggapi Israel: Tidak Ada Stabilitas Timur Tengah tanpa Negara Palestina Merdeka

Lawan politik Netanyahu menuduhnya menunda diskusi tentang rencana pascaperang untuk menghindari penyelidikan kegagalan pemerintah dan menjaga stabilitas koalisi serta menunda pemilihan. Survei menunjukkan popularitas Netanyahu, yang tengah diadili atas korupsi, anjlok selama perang.

Eisenkot, mantan kepala angkatan darat yang putranya tewas di Gaza, menyatakan dalam wawancara bahwa pembebasan sandera hanya mungkin melalui kesepakatan dan jeda signifikan dalam pertempuran. Ia menolak klaim bahwa tindakan dramatis dapat membebaskan sandera, karena mereka diyakini tersebar, sebagian besar berada di terowongan bawah tanah.

Dalam kritik terhadap Netanyahu, Eisenkot mengatakan keputusan strategis harus diambil segera dan diskusi tentang akhir perang harus dimulai sejak awal.

Dia juga menyangkal klaim bahwa militer telah memberikan pukulan telak terhadap Hamas.

Gallant mengatakan pasukannya berhasil menonaktifkan struktur komando Hamas di utara Gaza, di mana sejumlah besar pasukan telah ditarik mundur minggu ini. Kini, fokusnya adalah di setengah bagian selatan wilayah tersebut.

Eisenkot, yang juga anggota parlemen di aliansi oposisi Nasional Unity, mengatakan dia mempertimbangkan setiap hari apakah harus tetap di Kabinet Perang yang dipimpin Netanyahu atau mundur. "Saya tahu di mana garis merah saya," ujarnya, menegaskan pembebasan sandera adalah salah satu tujuannya, tetapi juga bagaimana perang ini harus dijalankan.

Perang ini telah merambat ke seluruh Timur Tengah, dengan kelompok yang didukung Iran menyerang AS dan Israel. Pertempuran antara Israel dan militan Hizbullah di Lebanon mengancam menjadi perang total, sementara kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman terus menargetkan kapal-kapal kargo internasional terkait Israel.

AS melancarkan serangan kelima terhadap kelompok bersenjata Houthi di Yaman pada Kamis, meskipun Presiden Joe Biden mengakui bahwa serangan tersebut belum mampu menghentikan serangan mereka di koridor Laut Merah yang vital.