Hipokritnya Pemerintah AS: Ngaku Peduli Korban Sipil Gaza, tapi Setujui Penjualan Senjata ke Israel

Pada 9 Desember, pemerintahan Biden membuat penilaian darurat lainnya untuk menyetujui penjualan hampir 14.000 butir amunisi tank senilai lebih dari $106 juta ke Israel.

Ini terjadi ketika permintaan Biden untuk paket besar senilai $106 miliar yang mencakup bantuan untuk Ukraina, Israel, dan kebutuhan keamanan nasional lainnya masih belum disetujui oleh Kongres, karena terjerat dalam debat tentang kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan AS.

Pemerintahan Biden mengeklaim mereka terus menjaga kontak dengan Israel untuk menekankan pentingnya meminimalkan korban sipil, atas kritik terhadap jumlah kematian yang meningkat di Gaza dan penjualan senjata AS terus berlanjut ke Israel.

Baca Juga: Biden Yakinkan Netanyahu Dirinya Tak Minta Gencatan Senjata usai Dewan Keamanan Loloskan Resolusi

Namun, Luciana Zaccara, seorang profesor Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera ini adalah pendekatan dual-track atau dua jalur yang dipandang standar ganda.

"Di satu sisi, mereka mencoba meyakinkan opini publik bahwa AS benar-benar peduli tentang korban sipil, tetapi juga mereka terus memberikan dukungan militer kepada Israel," katanya. "Ini benar-benar kontradiktif ... sulit dipahami bagaimana ini dalam kepentingan nasional."

Kebijakan ini terutama membingungkan mengingat "tekanan yang meningkat" di AS, termasuk di antara kubu Demokrat, yang menentang perang saat korban sipil di Gaza terus meningkat, kata Zaccara.

Beberapa anggota parlemen Demokrat menegaskan bantuan signifikan lainnya kepada Israel harus bergantung pada janji konkrit pemerintahan Benjamin Netanyahu untuk mengurangi korban sipil di Gaza.

Hampir 22.000 warga Palestina tewas dibunuh Israel di Gaza sejak 7 Oktober, sebagian besar dari mereka anak-anak dan perempuan, dalam apa yang umumnya dijelaskan sebagai hukuman kolektif. Ribuan lainnya masih hilang.

Philippe Lazzarini, kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina UNRWA, pada hari Sabtu mengatakan Israel memberlakukan "pembatasan yang sangat ketat" terhadap akses pengiriman bantuan kemanusiaan dari Mesir melalui perlintasan Rafah.

Dia juga mengatakan Israel melakukan fitnah dengan menuduh lembaga bantuan sebagai penyebab kesenjangan pengiriman bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sekali lagi memperingatkan bahwa konflik tersebut bisa merambat ke wilayah lebih luas jika tidak segera dihentikan.