100 Diplomat AS Kritik Keras Biden dan Kebijakannya dalam Perang Israel-Hamas

WASHINGTON DC, KOMPAS.TV - Sebuah memo perbedaan pendapat internal Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat menuduh Presiden Joe Biden "menyebarkan misinformasi" mengenai perang Israel-Hamas. Memo tersebut juga menyatakan Israel melakukan "kejahatan perang" di Gaza.

Memo internal lima halaman yang pedas ini, disusun oleh seorang diplomat junior yang menyatakan di media sosial bahwa dukungan Biden terhadap Israel, membuat Biden "terlibat dalam genosida" di Gaza.

Keberadaan memo tersebut menunjukkan gambaran langka tentang perpecahan tajam dalam pemerintahan Biden terkait perang Israel-Hamas.

Dilaporkan Axios, Selasa (14/11/2023), memo yang diteken 100 diplomat dan staf USAID, mendorong pejabat AS meninjau kembali kebijakan terhadap Israel dan menuntut gencatan senjata di Gaza.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sudah hampir 12.000 warga sipil Palestina terbunuh akibat serangan Israel yang dimulai sejak 7 Oktober 2023.

Sebagian bahasa memo ini mencerminkan bahasa aktivis progresif di AS, yang kemarahannya dan protes terhadap penanganan Biden terhadap perang ini, telah merambah ke Partai Demokrat. Hal itu menciptakan tantangan baru bagi kampanye presiden pada 2024.

Tanpa memberikan contoh spesifik, memo itu menuduh Biden "menyebarkan misinformasi dalam pidatonya pada 10 Oktober" yang mendukung Israel, salah satu pidato kunci selama kepemimpinannya.

Memo tersebut juga menyatakan "kami sangat menyarankan agar (pemerintah AS) membela pembebasan para sandera oleh Hamas dan (Israel)" dengan merujuk pada "ribuan" warga Palestina yang ditahan di Israel, termasuk mereka yang ditahan "tanpa tuduhan."

Memo dikirimkan ke kantor kebijakan Deplu AS pada 3 November, dimulai dengan mencatat "kejahatan baru-baru ini yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober", merujuk pada serangan Hamas terhadap Israel yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan memicu perang tersebut.

Namun, sebagian besar memo difokuskan pada serangan Israel di bawah komando Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Gaza, wilayah Palestina berpenduduk sekitar 2,3 juta jiwa yang diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.

Biden mendukung respons Israel sambil menyatakan kekhawatiran tentang isu kemanusiaan di Gaza. Tetapi memo tersebut mengatakan Biden seharusnya berbuat lebih banyak untuk mempertanyakan serangan Israel.

Baca Juga: 170 Jasad Warga Palestina Akhirnya Dimakamkan secara Massal di Halaman Rumah Sakit Al Shifa Gaza

 

Serangan yang melibatkan pemadaman listrik dan air, pembatasan masuknya bantuan, dan memaksa ratusan ribu warga Palestina mengungsi, "semuanya merupakan kejahatan perang dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional," menurut memo tersebut.

"Namun kita gagal menilai ulang sikap kita terhadap Israel," kata memo tersebut.

"Kita mempertahankan dukungan militer kita tanpa garis batas yang jelas atau dapat dijalankan."

Dalam dokumen ini, terdapat kritik lebih luas terhadap kebijakan AS di Timur Tengah dan apa yang disebut penulis sebagai kegagalan untuk memajukan jalan yang layak menuju solusi dua negara dalam konflik antara Israel dan Palestina. Biden mengaku mendukung solusi dua negara.

"Anggota Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional menunjukkan ketidakpedulian yang jelas terhadap nyawa warga Palestina, ketidakmampuan yang terdokumentasi untuk melakukan deeskalasi (pengurangan ketegangan), dan, bahkan sebelum 7 Oktober, kurangnya pandangan strategis ke depan."

Memo itu juga mengkritik Biden karena "mempertanyakan jumlah kematian" di Gaza.

Pada 27 Oktober, Biden mengatakan ia "tidak yakin" dengan angka yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sambil mengatakan ia "yakin ada yang tak berdosa yang tewas" di sana.

Tidak jelas berapa banyak memo perbedaan pendapat yang telah diajukan dalam Deplu AS selama perang Israel-Hamas.

Politico melaporkan minggu lalu tentang memo yang menyerukan agar AS "mengkritik secara publik pelanggaran Israel terhadap norma-norma internasional."

Bahasa itu tidak termasuk dalam salinan memo yang diperoleh oleh Axios.

Baca Juga: Jumpa Biden, Jokowi Tegaskan Harus Ada Gencatan Senjata di Gaza, Desak AS Berbuat Lebih

Sejak Perang Vietnam, Deplu AS mempertahankan "saluran perbedaan" untuk memberikan wahana kepada diplomat, baik di kedutaan yang jauh maupun di kantor pusatnya, untuk mengemukakan keberatan terhadap suatu kebijakan.

Memo perbedaan seharusnya tetap di dalam gedung, tetapi kadang-kadang bocor ke media.

Memo terbaru termasuk kabel 2016, yang ditandatangani oleh 51 diplomat, yang mengkritik kebijakan pemerintahan Barack Obama terhadap Suriah, yang bocor.

Memo tahun 2021 tentang keputusan AS menarik pasukan dari Afghanistan tidak bocor, tetapi menjadi subjek perselisihan antara Kongres dan Deplu AS.

Deplu AS "bangga ada prosedur bagi diplomat dan staf untuk menyampaikan perbedaan pendapat agar mendapat perhatian pemimpin tingkat tinggi departemen tanpa takut mendapat pembalasan," kata seorang juru bicara Deplu AS.

"Kami mengerti, kami mengharapkan, kami menghargai orang-orang yang bekerja di departemen ini punya keyakinan yang berbeda tentang kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh Amerika Serikat," kata juru bicara tersebut.

Dalam diplomasi publik dan pribadi Menteri Luar Negeri Antony Blinken, ia dilaporkan bekerja untuk memastikan aliran bantuan kemanusiaan dan meminimalkan dampak militer pada warga sipil Palestina, menurut pejabat pemerintah Biden.

Dalam kunjungannya ke Israel bulan ini, Blinken meminta Netanyahu dan anggota kabinet perang Israel untuk memulai jeda kemanusiaan dalam pertempuran untuk memungkinkan bantuan mencapai warga sipil Palestina di utara Gaza.

Minggu lalu, Israel setuju untuk memulai "jeda kemanusiaan taktis dan bersifat lokal."

Bulan lalu, Blinken bertemu dengan sejumlah pegawai Deplu AS yang mengkritik pendekatan Biden, seperti dilaporkan Huffington Post.